Mindblown: a blog about philosophy.
-
UU HPP Dapat Cegah Penghindaran Pajak Lewat Transaksi Artifisial
JAKARTA – Perubahan atas Pasal 18 UU Pajak Penghasilan melalui UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dinilai dapat mencegah praktik penghindaran pajak, khususnya melalui transaksi yang bersifat artifisial. Merujuk pada Laporan APBN Kita edisi November 2021, Kementerian Keuangan menilai revisi atas pasal penjelas dari Pasal 18 UU PPh di UU HPP memberikan penegasan […]
-
PLTU Kena Pajak Karbon, Tarif Listrik Bakal Naik?
Penerapan pajak karbon akan dimulai pada 2022 di mana untuk tahap awal dikenakan terhadap Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Secara teknis, hal ini masih dimatangkan agar tidak justru membuat kenaikan tarif listrik. Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana memahami kekhawatiran atas hal tersebut bisa saja terjadi. Akan tetapi, Rida memastikan daya beli masyarakat adalah faktor utama […]
-
UMP 2022 Naik Tipis, Buruh Makin Terjepit
Upah Minimum Provinsi (UMP) telah diputuskan naik rata-rata 1,09 persen di 2022. Kenaikan upah tersebut dinilai akan membuat buruh semakin terjepit. Sebab tahun depan juga ada kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1 persen menjadi 11 persen. “Bisa dikatakan tidak ada kenaikan upah sama sekali. Buruh makin terjepit posisinya,” kata Direktur Center of Economic and […]
-
Sri Mulyani wanti-wanti lifting migas masih di bawah asumsi pemerintah
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mulai mewaspadai realisasi lifting minyak dan gas bumi (migas) masih di bawah perkiraan pemerintah. Sebab, kondisi ini akan mempengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Laporan APBN mencatat sampai dengan akhir September 2021 menunjukkan, realisasi lifting minyak sebanyak 660.890 barel per hari (bph) year to date (ytd). Rata-rata galian minyak tersebut […]
-
Pemerintah mensyaratkan dana tax amnesty jilid II bisa diinvestasikan ke modal usaha
Pemerintah akan menggelar tax amnesty jilid II atau Program Pengungkapan Sukarela (PPS) pada 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. Salah satu, hal yang ditawarkan pemerintah kepada wajib pajak (WP) yakni tarif pajak rendah bila hartanya diinvestasikan di dalam negeri. Adapun pelaksanaan PPS tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan […]
Got any book recommendations?
WA only