NEWS
-
NIK Seperti Apa yang Dipakai Ditjen Pajak Sebagai NPWP Orang Pribadi?
Sesuai dengan ketentuan dalam PMK 112/2022, terhitung sejak 14 Juli 2022, wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sesuai dengan ketentuan dalam peraturan turunan Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) tersebut, dirjen pajak akan memberikan NPWP dengan mengaktivasi NIK berdasarkan permohonan pendaftaran wajib pajak […]
-
Berlaku Mulai Besok! Ketentuan Baru Faktur Pajak PER-11/PJ/2022
JAKARTA – Dirjen pajak sudah menerbitkan perubahan peraturan tentang faktur pajak melalui PER-11/PJ/2022. Beleid yang menjadi perubahan atas PER-03/PJ/2022 tersebut mulai berlaku besok, Kamis (1/9/2022). Munculnya beleid itu untuk memberi kemudahan bagi pengusaha kena pajak (PKP) dalam membuat faktur pajak. Kemudian, ada kepastian hukum serta keadilan dalam pengkreditan PPN yang tercantum dalam faktur Pajak atau dokumen tertentu yang […]
-
Catat! KY Kembali Buka Seleksi Calon Hakim Agung Khusus Pajak
Komisi Yudisial (KY) kembali membuka seleksi calon hakim agung (CHA), termasuk CHA tata usaha negara (TUN) khusus pajak. Ketua Bidang Rekrutmen Agung KY Siti Nurdjanah mengatakan seleksi CHA dilakukan guna mengisi kekosongan jabatan hakim agung sesuai dengan permintaan Mahkamah Agung (MA). “KY kembali mengundang MA, pemerintah, dan masyarakat untuk mengusulkan warga negara terbaiknya untuk menjadi […]
-
Sri Mulyani: Target Penerimaan Pajak 2023 Harus Dirancang dengan Hati-hati
Jakarta -Menteri Keuangan Sri Mulyani berujar target penerimaan pajak untuk 2023 harus dirancang dengan hati-hati dan dengan tingkat kewaspadaan yang tinggi. Hal itu disebabkan karena risiko resesi global yang meningkat. “Serta tingkat harga komoditas yang menciptakan windfall revenue atau penerimaan yang berlebih dari penerimaan pajak yang kemungkinan akan mengalami penyesuaian pada 2023,” ucapnya dalam rapat […]
-
Banyak yang Palsukan Data Kendaraan, Korlantas Polri Usul Pajak Progresif Dihapus
Korlantas Porli mengungkapkan, banyak pemilik kendaraan bermotor memalsukan data kendaraannya menggunakan nama orang lain supaya terhindar dari pajak progresif. Bahkan, pada segmen mobil mewah, sekitar 95 persen datanya memakai nama perusahaan. Sehingga, beban pajak progresif menjadi ringan (2 persen), yang pada akhirnya merugikan negara. “Makanya, kita usulkan bila pajak progresif dihilangkan saja sudah, biar orang […]
WA only