NEWS
-
Awas, Penerimaan Pajak Jangan Bergantung Pada Harga CPO, Bisa Fatal
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda menyebutkan pemerintah perlu memperluas basis pajak pada 2023. Sebab, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) 2023 diprediksi turun secara tahunan sebesar 11,49 persen, sementara penerimaan perpajakan naik 13,06 persen. Menurut dia, pemerintah perlu mengantisipasi penurunan harga komoditas yang bisa mengurangi penerimaan negara. “Pergerakan PNBP mirip dengan […]
-
Pemerintah Diminta Atasi Maraknya Peredaran Makanan dan Obat Ilegal di E-commerce
JAKARTA – Maraknya peredaran makanan dan obat ilegal melalui cross-border e-commerce telah meresahkan masyarakat. Public Policy Analyst idEA Virzah Syalvira mengatakan pemerintah dalam hal ini Kominfo yang memiliki akses dapat melakukan take down terhadap jenis perdagangan melalui elektronik yang melanggar peraturan. “Pemutusan akses (take down) terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang paling lambat 1 x 24 jam setelah […]
-
Penundaan Penerapan Pajak Karbon Hambat Dekarbonisasi
Langkah pemerintah yang untuk kedua kalinya menunda penerapan carbon tax (pajak karbon) dinilai kontradiktif dengan komitmen mengembangkan energi baru dan terbarukan (EBT) pada tahun 2023. Direktur Riset Indef, Berly Martawardaya, dalam dialog bertajuk Merdeka dari Energi Fosil, di Jakarta, Kamis (18/8), mengatakan sebenarnya niat awal penerapan pajak karbon selain untuk menjaga lingkungan juga untuk memberi […]
-
Ekonom Minta Pemerintah Genjot Pendapatan PPh Tahun Depan
Jakarta – Peneliti Center of Digital Economy and SMEs Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Nailul Huda mengatakan pemerintah perlu meningkatkan penerimaan negara dari pajak penghasilan (PPh). Pasalnya penerimaan pajak negara didominasi oleh PPh hampir di setiap tahunnya. “Maka penting bagi pemerintah untuk menggenjot penerimaan PPh,” ujar Nailul dalam diskusi publik, Selasa (16/8). Berdasarkan data Badan […]
-
Kapan Pajak Karbon Berlaku? BKF: Gak Tau, Tergantung Perang
Pemerintah memutuskan untuk menunda penerapan pajak karbon, dari yang seharusnya diimplementasikan pada 1 Juli 2022. Alasannya, karena perekonomian nasional dibayangi risiko global. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu menjelaskan pajak karbon merupakan upaya Indonesia untuk mengendalikan perubahan iklim atau climate change. Sementara itu, Febrio menilai climate change bukan hanya urusan Indonesia saja, tapi juga […]
WA only