NEWS
-
Dinilai Inkonstitusional, Pajak Perjalanan Diusulkan untuk Dihapus
Senator Filipina Aquilino Pimentel III mengusulkan penghapusan pajak perjalanan karena dinilai inkonstitusional. Pimentel mengatakan konstitusi telah mengatur setiap orang memiliki hak untuk bepergian. Menurutnya, ketentuan mengenai pajak perjalanan bertentangan dengan konstitusi sehingga perlu direvisi. “Hak untuk bepergian ini tidak boleh diganggu kecuali untuk kepentingan keamanan nasional, keselamatan publik, atau kesehatan masyarakat, sebagaimana ditentukan oleh undang-undang,” […]
-
Pengusaha Ingin Insentif PPh Pasal 22 Impor Tetap Diberikan ke Sektor Manufaktur
Pemerintah memperpanjang insentif pajak yang berkaitan dengan penanganan Covid-19 sampai akhir 2022. Salah satu insentif pajak yang diperpanjang adalah pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 impor. Pemberian insentif tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 114/PMK.03/2022 Tentang Perubahan Atas PMK Nomor 3/PMK.03/2022 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Covid-19. Cuma, pemerintah tidak […]
-
Sektor Manufaktur Tidak Dapat Insentif PPh Pasal 22 Impor, Ini Alasannya
Pemerintah kembali memperpanjang insentif pajak yang berkaitan dengan penanganan Covid-19 sampai di akhir tahun nanti. Salah satunya adalah pembebasan pemungutan PPh Pasal 22 Impor. Pemberian insentif tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 114/PMK.03/2022 Tentang Perubahan Atas PMK Nomor 3/PMK.03/2022 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Covid-19. Namun, pemerintah tidak mencantumkan industri […]
-
Jika Pendaftaran PSE Lancar, Ditjen Pajak: Dampak Positif ke PPN PMSE
Ditjen Pajak (DJP) berharap seluruh penyelenggara sistem elektronik (PSE) dan pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) menaati regulasi dan kebijakan yang ditetapkan di Indonesia. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor mengatakan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku penting demi keamanan dan kenyamanan penggunaan layanan, yakni masyarakat Indonesia. “Selain itu, jika pendaftaran PSE […]
-
Wajib Pajak Perlu Tahu, Tindakan DJP Bakal Tergantung Data Risiko Anda
Ditjen Pajak (DJP) terus mengembangkan big data analytics sebagai salah sarana untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Kamis (4/8/2022). Direktur Data dan Infomasi Perpajakan Dasto Ledyanto mengatakan pengembangan big data analytics (BDA) di DJP ditandai dengan diluncurkannya compliance risk management (CRM) dan business […]
WA only