NEWS
-
Hayo, DJP Ingatkan Lagi Tiga Kewajiban yang Perlu Dijalankan WP PKP
KPP Pratama Blitar, Jawa Timur mengundang 52 wajib pajak yang berstatus pengusaha kena pajak (PKP) untuk mengikuti kelas pajak secara online. Melalui kelas tersebut, petugas mengingatkan kembali PKP lama terkait dengan hak dan kewajiban perpajakan yang perlu dijalankan. Penyuluh KPP Pratama Blitar Asmi Kusworo menjabarkan sedikitnya ada 3 kewajiban yang perlu dijalankan PKP. Apa saja? […]
-
Besok Pagi, Aplikasi e-Bupot dan e-SKTD Tidak Dapat Diakses Sementara
Aplikasi e-bupot dan e-SKTD tidak dapat diakses untuk sementara waktu pada besok pagi, Sabtu (6/7/2024). Melalui laman resminya, Ditjen Pajak (DJP) menyampaikan pengumuman mengenai waktu henti (downtime). DJP menyatakan ada aktivitas yang perlu dilakukan untuk menjaga keandalan sistem serta meningkatkan kualitas layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). “Maka dengan ini kami informasikan untuk sementara aplikasi […]
-
74 Juta Wajib Pajak Sudah Jadikan NIK sebagai NPWP, Ini Pesan DJP
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat sudah ada 74 juta wajib pajak yang memadankan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) hingga 4 Juli 2024. Jumlah itu mencakup 99,1 persen dari total wajib perorangan. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti, mengatakan tersisa 668 ribu NIK yang belum mencocokkan […]
-
Bangun Pabrik Baterai EV di Karawang, Mendag Korsel Singgung Pajak
KPP Pratama Blitar, Jawa Timur mengundang 52 wajib pajak yang berstatus pengusaha kena pajak (PKP) untuk mengikuti kelas pajak secara online. Melalui kelas tersebut, petugas mengingatkan kembali PKP lama terkait dengan hak dan kewajiban perpajakan yang perlu dijalankan. Penyuluh KPP Pratama Blitar Asmi Kusworo menjabarkan sedikitnya ada 3 kewajiban yang perlu dijalankan PKP. Apa saja? […]
-
Kemendag: Bea Masuk Impor 200% Sudah Libatkan Pengusaha
Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengeklaim bahwa pembahasan rencana pengenaan bea masuk produk impor hingga 200% telah melibatkan pelaku usaha. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kemendag, Budi Santoso. Menurutnya, tidak menutup kemungkinan besaran bea masuk atas produk impor bisa mencapai 200%. “Iya, sudah [berkoordinasi] dengan asosiasi. Besarannya bisa saja sampai 200% tergantung hasil […]
WA only