NEWS

  • Penerimaan pajak Sulut mencapai Rp1,54 triliun

    Penerimaan pajak Sulut mencapai Rp1,54 triliun

    Penerimaan pajak Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) hingga Mei 2024 mencapai Rp1,54 triliun atau sebesar 38,98 persen dari target Rp3,95 triliun. “Dari total penerimaan pajak di Sulut hingga Mei 2024, yang paling mendominasi yakni penerimaan pajak di KPP Pratama Manado adalah Rp962 miliar,” kata Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulut Hari Utomo, di Manado, Selasa. […]

  • Setoran Pajak dari Sektor Manufaktur Hingga Pertambangan Terdampak Kenaikan Restitusi

    Setoran Pajak dari Sektor Manufaktur Hingga Pertambangan Terdampak Kenaikan Restitusi

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan bahwa beberapa sektor menghadapi tekanan dari restitusi dan penurunan pembayaran pajak penghasilan (PPh) Badan. Dalam laporan APBN Kita, sektor yang terdampak negatif dari peningkatan restitusi dan penurunan PPh Badan adalah sektor industri pengolahan, sektor perdagangan dan sektor pertambangan. Tercatat, sektor industri pengolahan yang berperan penting dengan kontribusi 25,6% terhadap penerimaan pajak […]

  • 7 Layanan Administrasi Pajak yang Bisa Diakses Menggunakan NIK, NPWP dan NITKU

    7 Layanan Administrasi Pajak yang Bisa Diakses Menggunakan NIK, NPWP dan NITKU

    Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan meluncurkan layanan perpajakan yang berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), NPWP 16 digit, dan Nomor Identitas Tempat Kegiatan usaha (NITKU)   Hal ini mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ/2024 tentang Penggunaan Nomor Induk Kependudukan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak dengan […]

  • Amit-Amit BBM & Pajak Naik, Mau Belanja Aja Warga RI Susah

    Amit-Amit BBM & Pajak Naik, Mau Belanja Aja Warga RI Susah

    Wacana pemerintah akan menaikkan harga-harga energi bersubsidi seperti bahan bakar minyak atau BBM hingga listrik, serta Pajak Pertambahan Nilai atau PPN masih menjadi kekhawatiran pelaku usaha. Sebab, wacana itu bermunculan tatkala ekonomi masyarakat tengah sulit. “Kalau terjadi kenaikan tarif listrik atau tarif bahan bakar. Ini menjadi masalah serius,” ucap Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Danang […]

  • Pemerintah Dinilai Masih “Wait and See” Perpanjang Diskon PPN Rumah

    Pemerintah Dinilai Masih “Wait and See” Perpanjang Diskon PPN Rumah

    Pemerintah dinilai masih wait and see meihat laporan serapan penjualan rumah berkat adanya Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP). Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ketua Umum Real Estat Indonesia (REI) Joko Suranto saat dihubungi Kompas.com, Minggu (30/6/2024). “Kami menangkapnya pemerintah ini masih wait and see melihat laporan yang ada,” kata Joko. Menurut Joko, berkat antusias masyarakat terhadap […]

WhatsApp WA only