NEWS
-
Senator Minta PPN Batal Naik ke 12%, Sri Mulyani Serahkan ke Prabowo
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dicecar pertanyaan terkait kepastian kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN pada tahun depan yang rencananya sebesar 12% saat rapat kerja dengan Komite IV DPD RI. Pertanyaan itu salah satunya dilontarkan oleh Anggota DPD Achmad Sukisman Azmy. Ia mengatakan, sejak wacana rencana kenaikan pajak itu muncul ke publik, banyak masyarakat yang […]
-
Rapat dengan DPD, Sri Mulyani Singgung Wacana Kenaikan Tarif PPN
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta pemerintah berikutnya untuk memutuskan apakah tarif PPN tetap akan dinaikkan dari 11% menjadi 12% atau tidak pada tahun depan. Menurut Sri Mulyani, kenaikan tarif PPN secara bertahap dari 10% ke 11% lalumenjadi 12% telah diamanatkan dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).Bila penahapan tersebut hendak ditunda, pemerintah berikutnya dapat mengambillangkah […]
-
Coretax DJP, Ada Integrasi Faktur dan Bupot Pajak dalam 1 Sistem
Proses bisnis pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), tahap persiapan dan penyampaian, turut diperbarui dengan adanya coretax administration system (CTAS). Pada tahap persiapan, ada dokumen pendukung yang harus persiapkan sesuai dengan kondisi perpajakan wajib pajak. Pertama, faktur pajak sebagai dasar pembuatan SPT Masa PPN. Kedua, bukti pemotongan pajak sebagai dasar pembuatan SPT Masa PPh. Ketiga, laporan keuangan […]
-
Mendadak Banyak WP Ajukan Diri Jadi PKP, Ternyata Ada Tender Pemda
Ada kondisi menarik yang terjadi di Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Secara mendadak ada lonjakan pengajuan pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP) yang disampaikan kepada KP2KP Tanah Grogot sepanjang April-Mei 2024. Tercatat, sudah ada 15 wajib pajak di bidang konstruksi yang sudah menjalani penelitian lapangan. Sisanya, masih dalam tahap pengajuan dan belum dilakukan penelitian oleh […]
-
Menuai Kritik, Menkeu: PPN 12% Tahun Depan Bergantung Pemerintahan Baru
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menetapkan target rasio penerimaan negara dari perpajakan terhadap produk domestik bruto (PDB) atau tax to GDP ratio pada awal pemerintah Prabowo Subianto di APBN 2025 sebesar 10,09% hingga 10,29%. Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak Nufransa Wira Sakti menyampaikan Kemenkeu dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menetapkan target tax ratio […]
WA only