NEWS
-
DJP Segera Tambah Pemungut PPN melalui Skema SPP-TDLN
JAKARTA. Ditjen Pajak (DJP) akan kembali menunjuk perbankan, perusahaan teknologi finansial (fintech), dan penyedia layanan pembayaran (payment gateway) sebagai pemungut PPN melalui skema sistem pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri (SPP-TDLN). Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan saat ini terdapat 6 pihak yang terlibat dalam pemungutan PPN melalui SPP-TDLN. Ke depan, jumlah pihak yang ditunjuk […]
-
Kabar Gembira! DJP Hapus Sanksi Administratif Pajak hingga 100 Persen
JAKARTA. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto memberikan kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif pajak melalui Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-239/PJ/2026. Keputusan yang berlaku mulai 8 Oktober 2026 tersebut diterbitkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mendorong perekonomian nasional. Kebijakan ini juga merupakan tindak lanjut dari Pasal 27A Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 118/2024 s.t.d.d PMK 71/2026. “Untuk […]
-
Menkeu: Penerimaan pajak Rp1.607,6 triliun, tumbuh 24,1 persen
Realisasi penerimaan pajak hingga 30 September 2026 mencapai Rp1.607,6 triliun atau 68,2 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, tumbuh 24,1 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara dalam Konferensi Pers APBN KiTa di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, mengatakan, pertumbuhan penerimaan pajak tersebut didukung oleh peningkatan aktivitas ekonomi serta perbaikan […]
-
DJP Kejar Penerimaan Pajak Rp 750 T dalam 3 Bulan
Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan masih harus mengumpulkan penerimaan pajak sekitar Rp 750 triliun dalam tiga bulan terakhir 2026 untuk mencapai target penerimaan pajak pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, penerimaan pajak hingga 30 September 2026 tumbuh 24,1%. Meski demikian, DJP masih memiliki pekerjaan untuk […]
-
Kemenkeu: Draf Perpres Pengadilan Pajak Siap Diharmonisasi
JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah merampungkan draf peraturan presiden (perpres) mengenai pengalihan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan Pajak dari Kemenkeu ke Mahkamah Agung (MA). Saat ini, pemerintah bersiap melanjutkan proses penyusunan regulasi tersebut ke tahap harmonisasi sebelum ditetapkan. Sekjen Kemenkeu Robert Leonard Marbun mengatakan proses penyusunan perpres tersebut telah melalui konsultasi dengan para pemangku […]
WA only