NEWS
-
PPh Final Royalti Penulis 1,5%, PP Ditargetkan Terbit November
Pemerintah menargetkan rancangan peraturan pemerintah (RPP) mengenai insentif pajak penghasilan (PPh) final atas royalti penulis buku dapat disahkan pada November 2026. Melalui kebijakan tersebut, tarif PPh final atas penghasilan royalti penulis direncanakan turun menjadi 1,5% dari tarif efektif yang selama ini berlaku. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya mengatakan RPP tersebut tengah memasuki tahap harmonisasi. […]
-
Sanksi Administratif Pajak Dihapus 100 Persen, Berlaku sampai Kapan?
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif pajak hingga 100 persen melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026. Besaran keringanan bergantung pada waktu penyampaian surat pemberitahuan (SPT), pembetulan SPT, atau pelunasan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Keputusan yang ditetapkan pada 8 Oktober 2026 tersebut diterbitkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak […]
-
Aturan Baru ‘Korting’ hingga Hapus Sanksi Administratif Pajak dari Menkeu Suahasil dan DJP
JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerbitkan aturan baru bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan pengurangan hingga penghapusan sanksi administratif pajak guna mendorong perekonomian nasional. Hal ini tertuang tepatnya pada pasal 27 A dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.71/2026 tentang Perubahan Atas PMK No.118/2024 tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan dan Pembatalan di Bidang Perpajakan. Beleid […]
-
PMK 69/2026 Terbit, Tarif Impor Khusus Barang Asal Jepang Direvisi
JAKARTA. Kementerian Keuangan menyesuaikan tarif bea masuk preferensi yang berlaku untuk barang impor asal Jepang. Bea masuk preferensi tersebut diberikan dalam rangka Indonesia and Japan Economic Partnership (Ijepa). Penyesuaian tersebut dilakukan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 69/2026. Beleid yang berlaku mulai 2 Oktober 2026 itu merevisi PMK 60/2026. Revisi dilakukan untuk menindaklanjuti hasil evaluasi implementasi […]
-
DJBC Perbarui Aturan Kuota Impor yang Dapat Fasilitas Bea Masuk
JAKARTA. Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) memperbarui aturan tata laksana pemotongan kuota barang impor yang memperoleh fasilitas pembebasan, keringanan bea masuk, maupun bea masuk ditanggung pemerintah (BMDTP). Pembaruan tersebut dilakukan melalui Perdirjen Bea dan Cukai No. PER-13/BC/2026. Beleid yang berlaku mulai 2 Oktober 2026 merevisi PER-10/BC/2022. Revisi dilakukan untuk menyesuaikan data pemotongan kuota barang impor […]
WA only