NEWS
-
Telusuri Kebocoran Setoran Pajak BBM, Pemprov Bentuk Tim Gabungan
PEKANBARU, Pemprov Riau menyoroti rendahnya penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB), tidak sebanding dengan konsumsi bahan bakar dan pertumbuhan jumlah kendaraan di Provinsi Riau. Plt Gubernur Riau SF Hariyanto menilai penerimaan PBBKB semestinya bisa lebih besar ketimbang capaian tahun lalu senilai Rp1 triliun. Untuk itu, dia akan membentuk tim gabungan untuk meninjau potensi kebocoran […]
-
Ada Libur Lebaran, WP Tetap Bisa Bayar Pajak Daerah Secara Online
PALU, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palu, Sulawesi Tengah menegaskan wajib pajak tetap bisa melakukan pembayaran 11 jenis pajak daerah secara online walaupun sedang libur Hari Raya Idulfitri. Plt Sekretaris Bapenda Kota Palu Syarifudin mengatakan pelayanan secara tatap muka di kantor ditutup sementara saat libur Lebaran pada 18-24 Maret 2026. Nanti, petugas Bapenda akan ikut […]
-
Purbaya Atur Pinjaman Daerah untuk Jalankan Kebijakan Fiskal Nasional
JAKARTA, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi menerbitkan PMK 11/2026 yang mengatur mengenai pemberian pemda dalam rangka pelaksanaan kebijakan fiskal nasional yang bersumber dari dana lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan nonbank. PMK 11/2026 menyatakan guna mendukung upaya pencapaian target pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, diperlukan alternatif pembiayaan bagi pemda untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dan/atau program […]
-
WP OP Masih Punya Waktu 2 Pekan Sampaikan Pemberitahuan NPPN
JAKARTA, Wajib pajak orang pribadi masih memiliki kesempatan untuk menyampaikan pemberitahuan penggunaan norma penghitungan penghasilan neto (NPPN) selama 2 pekan ke depan. Sesuai dengan Pasal 450 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 81/2024, pemberitahuan penggunaan NPPN disampaikan paling lambat pada Maret tahun berjalan. “Wajib pajak … dapat menghitung penghasilan neto dengan menggunakan NPPN dan melakukan […]
-
Komisi XI Dorong Optimalisasi Pajak untuk Perkuat Fiskal
JAKARTA. Anggota Komisi XI DPR RI Eric Hermawan menilai pelebaran defisit APBN 2025 menjadi sinyal perlunya penguatan pengelolaan fiskal ke depan. Evaluasi ini dinilai penting untuk menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja negara. Eric menyampaikan, realisasi pendapatan negara mencapai Rp2.756,3 triliun atau 91,7 persen dari target Rp3.005,1 triliun, sementara belanja negara tetap tinggi di level […]
WA only