NEWS
-
Wajib Pajak Harus Bisa Nilai Risiko dan Potensi Masalah Pajaknya
Dengan sistem self-assessment, wajib pajak harus dapat menilai risiko dalam laporan pajaknya. Wajib pajak berkewajiban menghitung dan melaporkan jumlah pajak yang seharusnya dibayar. Wajib pajak juga harus mengumpulkan dan memelihara informasi—seperti dokumen laporan keuangan, bukti transaksi, dan data pendapatan—untuk perhitungan dan pelaporan pajak. “Wajib pajak harus dapat menilai risiko dan mengidentifikasi potensi masalah perpajakan dalam […]
-
Jurus Cianjur Kejar Target Perpajakan Rp 247 M
Capaian pendapatan daerah dari sektor pajak di Kabupaten Cianjur saat ini mencapai 90,38 persen. Delapan dari 11 sektor pajak pun akan digenjot agar capaiannya bisa tembus di angka 100 persen atau Rp 247 miliar. Kepala Bidang Penagihan Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Cianjur Prihadi Wahyu Santosa, mengatakan dari 11 sektor pajak daerah, tiga […]
-
Utang Pajak Tak Kunjung Dilunasi, 3 Truk Milik WP Dipasang Segel Sita
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cianjur kembali mengadakan kegiatan penyitaan aset wajib pajak. Kali ini, aset yang disita berlokasi di Jalan Cilubang, Desa Cibokor, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur pada 21 September 2023. Juru Sita Pajak Negara (JSPN) KPP Pratama Cianjur R. Hendrik Novianto mengatakan aset yang disita berupa 3 unit truk milik PT HW. Adapun […]
-
Setoran Pajak Belum Capai Target, Pemkot Bekasi Adakan Pemutihan
Pemkot Bekasi merencanakan pemberian insentif pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan (PBB) sebagai upaya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari jenis pajak tersebut. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi Junaedi mengatakan setoran PBB di Kota Bekasi hingga November 2023 belum mencapai 70% dari target. Untuk itu, relaksasi berupa pengurangan denda dirasa perlu diberikan pada akhir […]
-
Kadin Aceh meminta pemerintah segera sahkan PP zakat pengurang pajak
Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Provinsi Aceh meminta pemerintah pusat segera mengesahkan peraturan pemerintah (PP) terkait zakat pengurang jumlah pajak penghasilan terutang yang telah diusulkan Pemerintah Aceh. “Persoalan zakat pengurang pajak terutang ini merupakan amanah dari Pasal 192 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA),” kata Ketua Kadin Aceh M Iqbal, di […]
WA only