NEWS
-
Pemprov-DPRD Kaltim setujui perda pajak daerah dan retribusi
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur bersama DPRD setempat sepakat menyetujui rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi menjadi peraturan daerah. Persetujuan tersebut dilaksanakan melalui rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud dan dihadiri oleh Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik serta dihadiri 37 anggota DPRD Kaltim di Gedung DPRD Kaltim, Senin. Penjabat Gubernur Kaltim […]
-
Siap-Siap! NIK Akan Terhubung dengan NPWP Daerah
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana memperluas penggunaan Nomor Induk Keluarga (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Hal tersebut disampaikan Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu Sandy Firdaus dalam acara media gathering, Senin (16/10). “Kita juga akan mendorong penggunaan single NPWPD. Kan di pusat (DJP) juga lagi dilakukan. Nanti […]
-
Sri Mulyani Minta Penerapan Pajak ke Ojol dan Online Shop Lewat Skema Kerja Sama
Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sandy Firdaus menyarankan penerapan pajak kepada layanan transportasi daring atau ojek online (ojol) dan toko daring (online shop) dilakukan melalui skema kerja sama. “Yang bisa digali adalah kerja sama. Misal, ketika ada transaksi makanan, dengan omzet tertentu ya, bisa langsung ditarik pajak […]
-
DKI Ingin Pajaki Ojol dan Online Shop, Kemenkeu Ingatkan Jangan Ada Pajak Berganda
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menanggapi usulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang ingin memujut pajak daerah pada ojek online (ojol) dan online shop. Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu Sandy Firdaus mengatakan pungutan pajak ojol dan online shop tersebut harus dilakukan secara hati-hati. Hal ini untuk menghindari terjadinya pungutan pajak berganda […]
-
Kemenkeu Klaim Pungutan Pajak Turis di Bali Tak Pengaruhi Kunjungan Turis Asing
Pemerintah Provinsi Bali resmi memberlakukan pungutan pajak untuk wisatawan mancanegara (wisman) atau turis ke Bali sebesar Rp 150.000 atau US$ 10 mulai Februari 2024. Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu Sandy Firdaus memperkirakan, pungutan pajak wisman tersebut tidak akan mengurangi jumlah kunjungan turis asing yang datang ke Pulau Dewata. […]
WA only