NEWS
-
Gerak Cepat! KPK Periksa 25 Pejabat Bea Cukai & Pajak
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan pihaknya tengah memeriksa 19 pegawai Ditjen Bea dan Cukai dan 6 pegawai Ditjen Pajak Kementerian Keuangan. Pemeriksaan ini masih terkait dengan laporan transaksi gelap Rp 395 triliun. Hal ini diungkapkan oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan dalam diskusi soal manfaat LHKPN untuk memberantas korupsi, Kamis (28/9/2023). Pahala mengatakan […]
-
Pajak kendaraan bermotor Sulbar meningkat Rp5 miliar
Pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) meningkat Rp5 miliar pada APBD perubahan Sulbar tahun 2023. Penjabat Gubernur Sulbar Zudan Arif Fakrulloh di Mamuju, Ahad, mengatakan pajak kendaraan Sulbar ditargetkan pada APBD pokok 2023 sebesar Rp86 miliar. Ia mengatakan pajak kendaraan tersebut kemudian meningkat menjadi Rp91 miliar pada APBD perubahan 2023 atau sebesar Rp5 […]
-
Gandeng Kejari hingga Polresta, Pemkot Siap Optimalisasi Pajak Daerah
Pemkot Palu menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) terkait dengan peningkatan pendapatan daerah dengan sejumlah unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda). Unsur Forkopimda yang dimaksud tersebut antara lain Kejaksaan Negeri (Kejari) Palu, Pengadilan Negeri Palu, Kodim 1306/Kota Palu, dan Polresta Palu. “Kerja sama ini terkait bagaimana upaya kita mendorong optimalisasi pendapatan daerah atau potensi pendapatan […]
-
DJP Kalbar hadirkan inklusi kesadaran pajak kalangan akademikus
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalbar mengadakan kegiatan Bimbingan Teknis Inklusi Kesadaran Pajak yang menyasar dosen Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK) Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (IKIP PGRI) Pontianak. “Inklusi kesadaran pajak adalah edukasi pajak kepada masyarakat terkait kesadaran pajak yang terintegrasi dan terinternalisasi dalam suatu bagian dari media atau […]
-
NJOP di Daerah Ini Bakal Disesuaikan, Berlaku Mulai Tahun Depan
Pemkot Metro berencana untuk menyesuaikan nilai jual objek pajak (NJOP) pada tahun depan. Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Metro Syachri Ramadhan mengatakan kebijakan tersebut diperlukan lantaran NJOP sudah lama tidak disesuaikan oleh pemerintah kota. “Itu [NJOP] disahkan tahun 2023 sehingga 2024 tinggal menentukan besarnya,” katanya, dikutip pada Minggu (1/10/2023). Walau NJOP […]
WA only