NEWS
-
Berlaku Bulan Depan! Ada Lagi Insentif Pajak Kendaraan di Provinsi Ini
MANOKWARI, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat sedang menyiapkan peraturan gubernur (pergub) tentang keringanan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Papua Barat M Bachri Yasin mengatakan fasilitas diberikan untuk memperingati HUT Bhayangkara pada 1 Juli, Hari Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus, dan HUT Papua Barat […]
-
Pengenaan PPN 11% Atas Produk Setengah Jadi, Pengamat: Kebijakan Aneh
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk meninjau regulasi fiskal secara komprehensif terkait pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) 11% pada produk pengolahan setengah jadi seperti stainless steel (nikel) dan ingot (timah). Menanggapi hal tersebut, Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono mengakui bahwa kebijakan tersebut merupakan hal yang aneh dan menjadi […]
-
DPR Minta Kemenkeu Tinjau Ulang Pengenaan PPN 11 Persen atas Produk Olahan Setengah Jadi
DPR RI meminta Kementerian Keuangan untuk meninjau ulang tarif pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11 persen, terhadap produk pengolahan setengah jadi dari nikel menjadi stainless steel atau dari timah menjadi ingot (batang logam). Dalam rapat dengar pendapat pada pekan lalu, Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan bahwa pengenaan PPN 11 persen pada produk pengolahan setengah jadi tersebut tidak adil. […]
-
Pengenaan PPN Atas Produk Pengolahan Setengah Jadi Masih Relevan
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendesak Kementerian Keuangan (Keuangan) untuk meninjau ulang pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) atas produk pengolahan setengah jadi seperti stainless steel (nikel) dan ingot (timah). Hanya saja, anggota Bidang Kajian Akuntansi dan Perpajakan Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) Ajib Hamdani menilai bahwa pengenaan PPN atas produk pengolahan setengah jadi tersebut masih relevan. Hal ini […]
-
Penerimaan Negara dari Cukai Hasil Tembakau Capai 13%
JAKARTA. Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Nirwala Dwi Heryanto, menyatakan pengaturan produk hasil tembakau selama ini dioptimalkan dengan mengembalikan fungsi cukai yaitu pengendalian dengan mekanisme fiskal. ”Penerimaan negara cukup besar berasal dari kontribusi CHT (Cukai Hasil Tembakau). Sekitar 10% sampai 13% dari porsi APBN selama lima […]
WA only