NEWS
-
Penerapan Pajak Karbon Jadi Nggak Sih? Ini Kabar Terbaru dari Sri Mulyani
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan penerapan pajak karbon di Indonesia masih terus disiapkan. Kebijakan ini sudah beberapa kali ditunda sejak mulanya dijadwalkan berlaku April 2022. “Kita sedang terus mempersiapkan pajak karbon,” kata Sri Mulyani di The Energy Building, SCBD, Jakarta, Selasa (9/5/2023). Bendahara negara tersebut menekankan pajak karbon bukan sekadar instrumen untuk menambah penerimaan negara saja. Melainkan komitmen […]
-
Sri Mulyani Dukung Saran Bank Dunia Kenakan PPN Sembako-Pendidikan
Menteri Keuangan Sri Mulyani merespons Bank Dunia (World Bank) yang merekomendasikan pemerintah Indonesia menghapus pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN). Kebijakan itu dinilai dapat menghasilkan tambahan penerimaan negara. Sri Mulyani pun mendukung rekomendasi Bank Dunia itu dengan rencana mengenakan PPN sembako dan pendidikan bagi orang kaya. Namun, ia menyebut akan banyak risiko politiknya bagi pemerintah. “Dalam hal […]
-
Aturan Direvisi! Kendaraan Tunggak Pajak Lebih 2 Tahun Bakal Ditahan
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Nusa Tenggara Barat merevisi Peraturan Gubernur (Pergub) 14/2019. Tujuannya, meningkatkan penagihan atas tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB) masyarakat. Dalam draf revisi Pergub 14/2019, Pemprov Nusa Tenggara Barat berencana memberikan kewenangan kepada petugas untuk menahan STNK atau kendaraan bermotor yang memiliki tunggakan PKB lebih dari 2 tahun. “Bappenda NTB telah mempertimbangkan […]
-
Bank Dunia Usul Semua Barang Kena PPN, Gimana Bu Sri Mulyani?
Bank Dunia atau World Bank merekomendasikan terhadap pemerintah Indonesia untuk menghapus pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk dapat menghasilkan tambahan penerimaan pemerintah. Mereka berpendapat, cara cepat untuk meningkatkan penerimaan PPN bagi pemerintah adalah dengan menghilangkan pengecualian dan tarif pilihan atas pajak untuk berbagai barang dan jasa. Bank Dunia mencatat, sepertiga dari potensi penerimaan PPN, atau sebesar […]
-
BI Sudah Kumpulkan Devisa Hasil Ekspor Sampai 363 Juta Dolar AS
Bank Indonesia (BI) menyatakan telah mengumpulkan devisa hasil ekspor (DHE) senilai US$363 juta sampai dengan 3 Mei 2023. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan BI bersama pemerintah terus berupaya menarik DHE demi penguatan ekonomi. BI juga telah menjalankan operasi moneter berupa term deposit valas devisa hasil ekspor (DHE) sebagai instrumen penempatan DHE oleh eksportir. “Kok naiknya […]