NEWS
-
DPR Ini Wacanakan Tarif PPh OP Tertinggi Dipangkas Jadi 20 Persen
MANILA, Di tengah melambungnya harga komoditas pokok dan BBM, sejumlah anggota parlemen mengajukan rancangan undang-undang reformasi pajak bernama Tax Reform Act for the Masses and the Middle Class (TRAMM). Menurut salah satu anggota parlemen, kenaikan harga dan tingkat inflasi yang tidak terkendali selama beberapa tahun terakhir menjadi landasan kuat untuk mereformasi pajak dengan cara mengurangi […]
-
Transaksi Kripto Berdampak ke Penerimaan Pajak, Kemendag Siapkan Ini
JAKARTA. Keberadaan UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) beserta aturan turunannya membuat transaksi aset kripto di Indonesia berdampak ke penerimaan negara. Landasan hukum ini sekaligus memberikan kepastian bagi investor dan pemilik aset kripto baik dari dalam atau luar negeri. Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengatakan semua perusahaan dapat bergabung dalam pasar kripto sepanjang tidak […]
-
Ada PP Baru, Pemerintah Bisa Beri Insentif Pajak untuk Ekonomi Kreatif
JAKARTA. Pemerintah kini dapat memberikan insentif pajak untuk pelaku ekonomi kreatif. Melalui PP 24/2022, pemerintah mengatur tentang upaya mewujudkan infrastruktur dan insentif bagi pelaku ekonomi kreatif. PP 24/2022 merupakan aturan pelaksana dari UU 24/2019 tentang Ekonomi Kreatif. “Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang […]
-
Sri Mulyani Beberkan Sejumlah Hasil Pertemuan Menteri Keuangan dan Bank Sentral G20
NUSA DUA. Pertemuan ketiga Minister Finance and Central Bank Governors (FMCBG) dalam G20 di Nusa Dua Bali yang berlangsung pada 15 dan 16 Juli 2022 telah menyepakati sejumlah hal, meski tidak menghasilkan pernyataan bersama atau komunike. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, terdapat banyak kesepakatan yang didapat dari pertemuan selama dua hari tersebut. Setidaknya, dari […]
-
Soal Arah Insentif Pajak 2023, Begini Penjelasan Kemenkeu
JAKARTA, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan menyatakan pemerintah tetap berkomitmen memberikan insentif pajak dengan lebih terarah dan terukur pada tahun depan. Plt. Kepala Pusat Kebijakan APBN BKF Wahyu Utomo mengatakan pemberian insentif pajak dapat dikurangi karena hampir seluruh sektor pulih dari pandemi Covid-19. Meski demikian, insentif akan tetap diberikan bagi sektor-sektor tertentu. “Kira-kira sektor-sektor […]
WA only