NEWS
-
OECD Perkirakan Pajak Minimum Global Baru Berlaku pada 2024
PARIS, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) memperkirakan mayoritas yurisdiksi anggota Inclusive Framework baru akan mengimplementasikan pajak minimum global pada 2024. Dalam laporannya, Sekjen OECD Mathias Cormann mengatakan seluruh negara anggota G-7, Uni Eropa, dan beberapa negara G-20 telah bersiap merevisi ketentuan domestiknya masing-masing guna mengadopsi pajak minimum global. “Meski terdapat keterlambatan, implementasi pajak […]
-
Sri Mulyani Gelontorkan Rp25,4 Triliun untuk Transformasi Pemerintahan
Bali: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp25,4 triliun untuk mendukung transformasi digital layanan pemerintah. Ia menyebut dukungan anggaran menjadi sangat penting untuk memanfaatkan perkembangan digital. Ia mengatakan fokus utama di dalam transformasi digital Indonesia, yaitu people, economy, dan government. Menurutnya, tidak mungkin terjadi digitalisasi tanpa membangun infrastruktur yang didukung oleh […]
-
Jangan Keliru! Begini Ketentuan Pajak Penghasilan atas Fintech Pinjol
Seiring dengan berlakunya PMK 69/2022 sejak 1 Mei 2022, pemerintah resmi mengatur pajak penghasilan pada perusahaan teknologi finansial (financial technology/fintech), termasuk layanan pinjam meminjam atau pinjaman online (pinjol). Perlakuan pajak penghasilan (PPh) berupa bunga pinjaman dalam penyelenggaraan layanan pinjam meminjam dibahas pada Pasal 2 hingga Pasal 5 PMK No. 69/2022 tentang Pajak Penghasilan dan PPN […]
-
Masih Sepi Peminat, Pemerintah Evaluasi Wilayah Penerima Investment Allowance
Pemerintah mengkaji potensi perluasan wilayah yang berhak memperoleh investment allowance, seiring masih sedikitnya peminat insentif tersebut. Padahal, investment allowance dapat menjadi instrumen untuk menarik investasi demi pembangunan suatu wilayah. Hal tersebut disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Perekonomian dan Keuangan Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian Iskandar Simorangkir, sebagai respons atas masih minimnya pemanfaatan investment allowance. Insentif itu […]
-
Pertama di Indonesia! KPP Sita Saham Milik WP Gara-Gara Tunggak Pajak
Balikpapan, KPP Pratama Balikpapan Timur, Kalimantan Timur menyita aset berupa kepemilikan saham atas nama penanggung pajak. Kegiatan penyitaan saham yang dilakukan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 23 Juni 2022 ini menjadi yang pertama kali terjadi di Indonesia. Dikutip dari siaran pers Ditjen Pajak (DJP), KPP Pratama Balikpapan Timur menggandeng KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru […]
WA only