Mindblown: a blog about philosophy.
-
Bantu Tingkatkan Pendapatan Daerah, Dewan Harap Laskar Pajak Dipertahankan
MAKASSAR – Laskar Pajak yang dibentuk oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Makassar berperan dalam melakukan pengawasan terhadap wajib pajak. Perannya dinilai sangat membantu dalam mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Wakil Ketua Komisi B Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kota Makassar, Andi Hadi Ibrahim Baso mengharapkan keberadaan Laskar Pajak di lingkup Pemkot Makassar tetap dibertahankan. […]
-
Orang Kaya Jadi Biang Kerok Bengkaknya Tax Gap di AS
Data terbaru dari Kementerian Keuangan AS menunjukkan 1% dari penduduk terkaya AS memiliki peran besar atas besarnya tax gap yang diderita AS selama beberapa tahun terakhir. Estimasi dari Kementerian Keuangan AS menunjukkan total penerimaan pajak yang tidak terpungut dari kelompok 1% terkaya AS mencapai US$163 miliar atau Rp2.325,6 triliun. Dengan tax gap per tahun yang diperkirakan mencapai US$600 miliar, […]
-
Pajak Karbon di Depan Mata, Beban Fiskal Perusahaan Siap-Siap Naik
Perusahaan lokal di Korea Selatan diproyeksikan bakal menanggung ongkos yang jauh lebih tinggi jika kebijakan pajak karbon mulai diimplementasikan. Berdasarkan hasil riset sebuah lembaga pemeringkat kredit, perusahaan yang terdampak kebijakan baru ini harus membayar pajak tambahan 7,3 triliun won hingga 36,3 triliun won. Angka ini setara US$30 miliar atau Rp428 triliun. “Biaya keuangan akan lebih […]
-
Kemenkeu akan pungut pajak jasa pendidikan, ini kriteria sekolah yang kena PPN 7%
Pemerintah tengah mengajukan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap jasa pendidikan sebesar 7%. Dengan demikian, maka jasa pendidikan tak lagi dikecualikan dalam lingkup non Jasa Kena Pajak (JKP). Agenda tersebut tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Beleid ini kini tengah […]
-
Kemenkeu beberkan kriteria sekolah yang bakal kena pungutan PPN 7%
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengajukan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap jasa pendidikan sebesar 7%. Maka jasa pendidikan tak lagi dikecualikan dalam lingkup non Jasa Kena Pajak (JKP). Wacana tersebut tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Beleid ini kini tengah […]
Got any book recommendations?
WA only