NEWS
-
Ada Waisak, PPh Pasal 25 Masa Pajak April Paling Lambat Disetor 17 Mei
JAKARTA – Wajib pajak dapat membayar angsuran PPh Pasal 25 dan PPh final Pasal 4 ayat (2) yang dibayar sendiri untuk masa pajak April 2022 pada 17 Mei 2022. Sebagaimana diatur pada PMK 242/2014, angsuran PPh Pasal 25 dan dan PPh final yang dibayar sendiri harus dibayar paling lambat pada tanggal 15 setiap bulannya. Namun, tanggal […]
-
Sepanjang Libur Lebaran, Jabar Kantongi Pajak Kendaraan Rp4,3 Miliar
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) mencatat penambahan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) senilai Rp4,3 miliar selama periode libur lebaran, yaitu mulai 29 April hingga 4 Mei 2022. Transaksi pembayaran PKB selama libur lebaran itu dilakukan menggunakan e-Samsat. Kepala Bapenda Jabar Dedi Taufik mengatakan terus berupaya mempermudah cara pembayaran PKB oleh masyarakat. Langkah […]
-
OPINI: Mencermati Bea Meterai Terms & Conditions Digital
Sangat dimaklumi apabila ada keresahan dari pelaku usaha e-commerce dan platform digital lainnya karena Bea Meterai (BM) akan memengaruhi cost dan cashflow karena istilah “Bea” menunjukkan bahwa BM merupakan pajak tidak langsung (NA hal 12), sehingga beban pajak dapat dialihkan. Dengan adanya beban tambahan ini, maka pelaku usaha atau pengguna akan lebih memilih untuk bertransaksi […]
-
Stop Ekspor CPO Akan Tekan Perekonomian? Core: Indonesia Punya Banyak Potensi
Center of Reform on Economics (Core) Indonesia menilai pemerintah harus mulai menggenjot ekspor produk perkebunan lain selain minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) untuk menghentikan ketergantungan. Indonesia dinilai mempunyai produk perkebunan potensial lain seperti kopi, karet hingga kopra. Direktur Eksekutif Core Indonesia Muhamad Faisal mengatakan selain perkebunan, Indonesia juga memiliki potensi ekspor di perikanan dan […]
-
Ingat, Layanan Pinjol Sudah Kena Pajak, Simak Tarif dan Cara Hitungnya
Pemerintah telah resmi menarik pajak dari platform financial technology (fintech) mulai 1 Mei 2022 kemarin. Dari platform fintech yang dikenai pajak, di dalamnya juga termasuk layanan pinjaman online (pinjol) atau peer to peer lending. Adapun, aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.03/2022 tentang PPh dan PPN atas Penyelenggaraan Teknologi Finansial Dalam […]
WA only