NEWS
-
Sanksi Telat SPT Dihapus 100% Asal Lapor Sebelum 31 Desember 2026
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto membuka kesempatan bagi wajib pajak yang terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan untuk mendapat pengurangan hingga penghapusan sanksi administratif. Semakin cepat wajib pajak melapor, semakin besar keringanan yang diterima. Kebijakan ini merupakan bagian dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026 yang menyempurnakan PMK 118 Tahun 2024 dan berlaku […]
-
Peserta Tax Amnesty II Masih Bisa Lolos dari Sanksi
Wajib pajak peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau dikenal Tax Amnesty Jilid II yang memiliki harta belum atau kurang diungkapkan masih bisa mendapat pengurangan sanksi administrasi pajak. Ini diberikan lewat Program Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi (PSA) yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026. Berdasarkan Buku Panduan Program Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, […]
-
Dirjen Pajak Sebut Program Pengurangan Sanksi Bisa Ringankan Beban WP
Ditjen Pajak (DJP) menyatakan program pengurangan dan penghapusan sanksi administratif pajak (PSA) digulirkan guna meringankan beban wajib pajak akibat keterlambatan pembayaran pajak atau kekhilafan. Sejalan dengan itu, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mendorong seluruh wajib pajak mengikuti program tersebut. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan PSA sepanjang memenuhi ketentuan yang diatur dalam PMK 71/2026 dan Keputusan Dirjen […]
-
DJP: Makin Cepat Bayar Utang Pajak, Makin Besar Sanksi Dikurangi
Makin cepat wajib pajak mengajukan permohonan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif pajak (PSA) dan membayar pokok utang pajak, makin jumbo pula pengurangan sanksi administratif yang dapat diberikan Ditjen Pajak (DJP). Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan wajib pajak dapat memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administratif hingga 100% sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Keputusan Dirjen Pajak […]
-
Pajak Daerah Tumbuh Lebih Cepat dari Ekonomi, Mungkinkah?
Penerimaan pajak daerah ternyata berpotensi tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi. Kajian Kementerian PPN/Bappenas bersama SKALA bertajuk Analisis Capaian Indikator Local Tax Ratio Daerah mengestimasi tax buoyancy nasional sebesar 1,137, yang menunjukkan respons penerimaan pajak daerah terhadap pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) dalam jangka panjang. Tax buoyancy memberikan informasi mengenai seberapa besar peningkatan […]
WA only