NEWS
-
Deretan Stimulus Ekonomi 2027, Mampu Jaga Kelas Menengah?
Pemerintah menyiapkan sembilan program stimulus ekonomi untuk 2027 dengan menyasar pekerja, pencari kerja, hingga masyarakat berpenghasilan tetap. Salah satu stimulus utama yang disiapkan adalah perluasan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi pekerja dengan penghasilan hingga Rp10 juta per bulan. Pemerintah menargetkan sebanyak 7,54 juta pekerja sektor formal dapat menikmati fasilitas pembebasan […]
-
DJP Percepat Restitusi bagi WP Kecil dan Industri Padat Karya
Pemerintah akan memprioritaskan pencairan restitusi pajak bagi wajib pajak dengan nominal restitusi kecil atau skala usaha kecil yang dinilai paling terdampak oleh tekanan ekonomi. Kasubdit Peraturan PPN Industri DJP Endro Tribudi Setijanto mengatakan pencairan restitusi pajak bagi kelompok wajib pajak tersebut juga bertujuan agar likuiditas mereka tidak terhambat. “Kemudian, wajib pajak yang mungkin kecil-kecil gitu, […]
-
Kemenkeu Ingin Sengketa Pajak Lebih Cepat Tuntas demi Kepastian Hukum
Kementerian Keuangan berharap transisi penyatuan atap Pengadilan Pajak di bawah Mahkamah Agung dapat mempercepat penyelesaian sengketa pajak. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Senin (9/11/2026). Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan menteri keuangan mendukung kesiapan transisi tersebut guna mencegah timbulnya kendala dalam pelayanan di Pengadilan Pajak. Dia juga berharap sengketa pajak […]
-
Didanai Pajak, Begini Syarat Penerima Bantuan Subsidi Upah
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menjelaskan persyaratan penerima bantuan subsidi upah (BSU) 2026. Penerima BSU akan memperoleh bantuan Rp300.000 per bulan selama 3 bulan atau total Rp900.000 yang dibayarkan sekaligus. Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indah Anggoro Putri mengatakan BSU diberikan untuk menjaga ketahanan ekonomi dan daya beli pekerja. “Kami ingin bantuan ini […]
-
DJP Tegaskan Pajak Digital Bukan Pajak Baru: Pemungutan Diperluas Lewat Bank dan Fintech
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan penerapan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) bukan merupakan pengenaan pajak baru. Kebijakan tersebut merupakan upaya pemerintah menertibkan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi digital dari penyedia luar negeri yang selama ini sudah menjadi obyek pajak. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti […]
WA only