Pemerintah masih melakukan harmonisasi peraturan presiden (perpres) terkait dengan penyatuan atap pada Pengadilan Pajak. Perpres tersebut dibutuhkan untuk mengalihkan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan Pajak dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ke bersama Mahkamah Agung (MA). “Pembahasan ini menjadi bagian penting dalam menyiapkan landasan regulasi bagi perubahan tata kelola Pengadilan Pajak, khususnya terkait pembinaan organisasi, administrasi, […]

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memberikan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administratif (PSA) pajak. Keringanan kepada wajib pajak ini bukan lah pengampunan pajak atau tax amnesty seperti yang sudah pernah diberikan sebelumnya. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, mengatakan program itu tidak menghapus pajak yang seharusnya terutang maupun pojok utang […]

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memastikan program pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berbeda dengan pengampunan pajak (tax amnesty). Program pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi ini tidak mengampuni pajak yang seharusnya terutang dan tidak menghapus pokok pajak. Dengan kata lain, wajib pajak tetap harus membayar pokok pajak terutang. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Keputusan Dirjen […]

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memberikan fasilitas pengurangan hingga penghapusan sanksi administrasi pajak melalui penerbitan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026 pada 8 Oktober 2026. Kebijakan ini memberi kesempatan kepada wajib pajak untuk memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi tertentu, termasuk denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Ketentuan tersebut […]