NEWS
-
Bayar PBB di Kantor Camat, WP di Kota Ini Bisa Dapat Pemutihan Denda
Warga Kota Medan, Sumatera Utara, dapat memanfaatkan layanan pojok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) yang kini hadir di berbagai kecamatan mulai 26 Oktober hingga 12 Desember 2026. Tidak hanya itu, warga yang membayarkan pajak melalui layanan pojok PBB selamaperiode tersebut dapat memanfaatkan program penghapusan denda. Dengan demikian, wajib pajak hanya perlu membayar […]
-
PPN DTP Berlanjut, Bakal Efektif Dongkrak Kinerja Sektor Properti?
Real Estate Indonesia (REI) menilai perpanjangan insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) sebesar 100% untuk sektor properti hingga 2027 perlu diikuti penyesuaian harga rumah hingga pembenahan skema pembiayaan. Wakil Ketua Umum REI Bambang Ekajaya mengatakan perpanjangan insentif PPN DTP menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung pertumbuhan industri properti. “Insentif PPN DTP itu kan bahkan sudah […]
-
Bappenas: Strategi Pajak Daerah Tak Bisa Diseragamkan
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat menerapkan strategi yang beragam untuk meningkatkan local tax ratio (LTR). Pasalnya, setiap provinsi memiliki karakteristik ekonomi, basis pajak, dan kapasitas pemungutan pajak yang berbeda. Kajian Kementerian PPN/Bappenas bersama SKALA yang bertajuk Analisis Capaian Indikator Local Tax Ratio Daerah mengelompokkan 38 provinsi ke dalam 4 klaster berdasarkan sejumlah indikator, antara […]
-
Penyatuan Atap Pengadilan Pajak ke MA Masih dalam Tahap Harmonisasi
Pemerintah masih melakukan harmonisasi peraturan presiden (perpres) terkait dengan penyatuan atap pada Pengadilan Pajak. Perpres tersebut dibutuhkan untuk mengalihkan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan Pajak dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ke bersama Mahkamah Agung (MA). “Pembahasan ini menjadi bagian penting dalam menyiapkan landasan regulasi bagi perubahan tata kelola Pengadilan Pajak, khususnya terkait pembinaan organisasi, administrasi, […]
-
Kemenkum Gratiskan 19 Jenis Hak Cipta, Begini Strategi Jaga PNBP
Pemerintah kini menerapkan tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp0 untuk 19 jenis layanan pencatatan hak cipta dan hak terkait. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan usulan tarif Rp0 tersebut sudah memperoleh persetujuan dari Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Menurutnya, kebijakan ini memang berpotensi mengurangi PNBP, tetapi pemerintah menyiapkan strategi kompensasi melalui peningkatan penerimaan dari layanan […]
WA only