Real Estate Indonesia (REI) menilai perpanjangan insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) sebesar 100% untuk sektor properti hingga 2027 perlu diikuti penyesuaian harga rumah hingga pembenahan skema pembiayaan.
Wakil Ketua Umum REI Bambang Ekajaya mengatakan perpanjangan insentif PPN DTP menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung pertumbuhan industri properti.
“Insentif PPN DTP itu kan bahkan sudah diperpanjang sampai tahun 2027. Kita melihat ada satu goodwill ya dari pemerintah untuk men-support sektor properti,” kata Bambang saat dihubungi Bisnis.
Sebelumnya, pemerintah mengumumkan perpanjangan insentif PPN DTP sebesar 100% untuk sektor properti hingga akhir 2027 mendatang sebagai bagian dari stimulus ekonomi.
Potongan PPN 100% tersebut diberikan atas bagian Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sampai dengan Rp2 miliar.
“Artinya PPN ditanggung pemerintah untuk pembelian rumah sampai dengan Rp2 miliar, dan pembelian dari Rp5 miliar dipotong Rp2 miliar untuk fasilitas tersebut,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto beberapa waktu lalu.
Terobosan Skema Pembiayaan
Lebih lanjut, Bambang menyatakan bahwa untuk mendorong pertumbuhan industri properti, tidak cukup hanya dengan menggulirkan insentif PPN DTP saja. Namun, dibutuhkan juga skema lainnya yang tidak hanya menyasar kelas menengah saja, tetapi juga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Menurutnya, dibutuhkan skema yang memungkinkan MBR membeli rumah dengan harga terjangkau, sekaligus menjaga kemampuan pengembang menyediakan hunian.
Hal ini lantaran masih banyaknya tantangan yang dialami industri properti, mulai dari penyediaan lahan, kenaikan harga material, hingga patokan harga rumah yang belum disesuaikan.
Selain insentif pajak, Bambang menyoroti perlunya optimalisasi kebijakan kredit pemilikan rumah (KPR), termasuk fasilitas pembiayaan bagi MBR.
Menurutnya, pemerintah telah melakukan sejumlah terobosan, seperti memperpanjang tenor KPR hingga 40 tahun dan menetapkan suku bunga tetap 5% untuk MBR, hingga meningkatkan akses pembiayaan bagi kelompok MBR dengan batas penghasilan sampai dengan Rp17 juta per bulan.
“Itu menurut saya salah satu terobosan yang harus lebih dioptimalkan,” ujar Bambang.
Sebelumnya, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mengaku tengah mempercepat pematangan skema pengelolaan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan opsi tenor kredit panjang hingga 40 tahun.
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menjelaskan langkah percepatan formulasi pembiayaan perumahan subsidi tersebut dilakukan melalui penyesuaian regulasi teknis guna memperluas daya jangkau kepemilikan hunian bagi MBR.
“Jadi saat ini kita tawarkan single skema saja. Tenornya kita perpanjang sampai 40 tahun, dari rumah tapak maupun rumah susun,” ujar Heru dalam keterangannya, Rabu (2/9/2026).
Heru memaparkan bahwa pematangan kebijakan tunggal tersebut diproyeksikan mencakup pembiayaan untuk kategori rumah tapak maupun rumah susun umum secara berkelanjutan
Sumber : bisnis.com
WA only
Leave a Reply