Mindblown: a blog about philosophy.

  • 7 Wajib Pajak Sudah Lapor, Berikut Cara Lapor SPT Online Di Pajak.go.id

    7 Wajib Pajak Sudah Lapor, Berikut Cara Lapor SPT Online Di Pajak.go.id

    Simak cara lapor surat pemberitahuan (SPT) pajak tahunan 2023 secara online di website Pajak.go.id. Batas akhir lapor SPT pajak tahunan wajib pajak orang pribadi (OP) pada 31 Maret 2024. Hingga 7 Maret 2024, sudah ada 7 juta wajib pajak yang lapor SPT pajak tahunan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, sudah ada 7  […]

  • Ditjen Pajak ‘Babak Belur’ Kalah Banding Hadapi Wajib Pajak

    Ditjen Pajak ‘Babak Belur’ Kalah Banding Hadapi Wajib Pajak

    Pemerintah ‘babak belur’ dalam menghadapi sengketa banding wajib pajak di Pengadilan Pajak selama tahun 2023. Pasalnya jumlah sengketa pajak yang dikabulkan oleh majelis pengadilan pajak naik dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam catatan Bisnis, sengketa pajak terjadi jika terjadi perbedaan pendapat tentang pajak terutang antara fiskus atau petugas pajak dengan wajib pajak (WP). WP diberikan kesempatan untuk […]

  • PPN Naik Tahun Depan Jadi 12 Persen, Mengukur Apa Saja Dampaknya

    PPN Naik Tahun Depan Jadi 12 Persen, Mengukur Apa Saja Dampaknya

    Jakarta. Pemerintah akan menaikkan Pajak Pertambahan Nilai alias PPN nantinya, paling lambat 1 Januari 2025. Penetapan kenaikan ini menjadi 12 persen, yang sebelumnya tariff PPN sebesar 11 persen per 1 April 2022. Kenaikan ini akan dibahas lebih lanjut oleh pemerintah selanjutnya, usai masa pemerintahan Presiden Joko Widodo brakhir. Hal tersebut diujarkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian […]

  • Singgung SPT Tahunan, Pemohon Ajukan Judicial Review UU KUP ke MK

    Singgung SPT Tahunan, Pemohon Ajukan Judicial Review UU KUP ke MK

    JAKARTA, Mahkamah Konstitusi (MK) melanjutkan sidang atas pengujian materiil terhadap Pasal 39 ayat (1) huruf d dan huruf i UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Dalam sidang, kuasa hukum bernama Syarif Anwar Said Al-Hamid mengatakan Pasal 39 ayat (1) huruf d dan huruf i UU KUP menimbulkan kerugian konstitusional bagi pemohon. Sebab, […]

  • Soal Pemblokiran Berbasis Data Utang Pajak, Revisi Aturan Bakal Terbit

    Soal Pemblokiran Berbasis Data Utang Pajak, Revisi Aturan Bakal Terbit

    JAKARTA, Ditjen Pajak (DJP) menyatakan bakal merevisi Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-24/PJ/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Rekomendasi Terkait Akses Kepabeanan untuk mengoptimalkan penerapan automatic blocking system (ABS). Melalui PMK 61/2023, pemerintah telah mengatur implementasi ABS berbasis data utang pajak. Peraturan ini diterbitkan untuk menggantikan PMK 24/2008 s.t.d.d PMK 85/2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan […]

Got any book recommendations?


WhatsApp WA only