NEWS
-
DPR Pertanyakan Anggaran Pengawasan–Gakum DJP yang Diusulkan Rp1,97 T
JAKARTA. Anggota Komisi XI DPR Melchias Mekeng menyoroti tingginya anggaran untuk kegiatan pengawasan dan penegakan hukum yang diusulkan oleh Ditjen Pajak (DJP). Dari total pagu indikatif DJP tahun anggaran 2027 yang senilai Rp5,4 triliun, senilai Rp1,97 triliun atau kurang lebih 36,5% di antaranya akan digunakan untuk kegiatan pengawasan dan penegakan hukum. “Saya lihat anggarannya Rp5 […]
-
Saat Tarif 0,5% Bukan Lagi Pilihan
Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), tak bisa dipungkiri sangat mengakar di negara kita. Puluhan juta UMKM telah menjadi penyedia lapangan kerja dan penggerak roda ekonomi. Selama bertahun-tahun pula, pebisnis UMKM menerapkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final 0,5% yang ditetapkan pemerintah. Nah, bulan lalu, pemerintah melakukan sosialisasi untuk pengaturan perpajakan segmen tersebut. Peraturan Pemerintah (PP) […]
-
Ditjen Pajak Diminta Lirik Data Desil BPS untuk Tambah Wajib Pajak
Anggota Komisi XI DPR RI, Shohibul Imam, menyoroti pentingnya pemanfaatan data desil yang saat ini sedang diverifikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai salah satu instrumen untuk mendukung upaya perluasan basis pajak di Indonesia. Menurutnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menghadapi tantangan besar dalam memperluas basis pajak karena struktur perekonomian Indonesia masih didominasi sektor […]
-
DJP Reaktivasi 24.000 Wajib Pajak Dormant, Awas Ada Risiko Salah Sasaran
Langkah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam mengaktifkan kembali puluhan ribu wajib pajak (WP) yang sebelumnya berstatus nonaktif atau dormant dinilai lebih efektif dan efisien dibandingkan melakukan ekstensifikasi atau mencari wajib pajak baru. Selain mampu meningkatkan penerimaan negara dalam jangka pendek, strategi ini juga berpotensi membuka ruang penerimaan yang jauh lebih besar di […]
-
DJP Bangunkan 24.000 Wajib Pajak Dormant, Coretax Ungkap Jejak Transaksi
JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berhasil mengaktifkan kembali puluhan ribu wajib pajak (WP) yang sebelumnya berstatus non-efektif atau dormant. Langkah tersebut dilakukan setelah otoritas pajak menemukan indikasi aktivitas ekonomi dan transaksi yang masih berlangsung dari para wajib pajak tersebut. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengungkapkan, hingga 12 Juni 2026 DJP telah mereaktivasi […]
WA only