NEWS
-
Pemerintah Wacanakan Insentif Pajak 0% selama 50 Tahun di PFII
Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengungkapkan bahwa pemerintah berwacana memberikan insentif pajak selama 50 tahun bagi pelaku usaha di Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII). Misbakhun mengatakan insentif pajak yang diberikan berupa pengenaan PPh sebesar 0% yang diberikan selama 50 tahun. Menurutnya, insentif yang ditawarkan oleh financial center Indonesia ini bakal memantik minat investor-investor besar. […]
-
OECD Sebut Pajak Minimum Global Tak Pangkas Lapangan Kerja
Penerapan pajak minimum global bagi perusahaan multinasional terbukti meningkatkan penerimaan negara tanpa menimbulkan dampak signifikan terhadap lapangan kerja maupun investasi. Temuan tersebut disampaikan organisasi untuk kerja sama dan pembangunan ekonomi (OECD) dalam laporan terbarunya, dikutip dari Reuters, Kamis (16/7/2026). Menurut OECD, lebih dari 60 negara dan wilayah yang telah menerapkan aturan pajak minimum global memperoleh […]
-
Setoran Pajak Tumbuh 24 Persen, Purbaya Ungkap Faktor-Faktor Pendorong
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan penerimaan pajak nasional tumbuh 24% hingga pertengahan Juli 2026. Purbaya memandang pertumbuhan tersebut menunjukkan kinerja penerimaan pajak terus membaik. Dia meyakini pertumbuhan setoran pajak juga didukung adanya perbaikan SDM otoritas pajak dan coretax system. “Jadi, kita perbaiki organisasi pajak, cara mereka bekerja, cara kita mempromosikan orang dan kita juga […]
-
Aturan Digodok! Pemerintah Siapkan Insentif Pajak untuk ETF Emas
Pemerintah tengah mengkaji pemberian insentif fiskal bagi produk Exchange-Traded Fund (ETF) berbasis emas sebagai bagian dari upaya mendorong pengembangan instrumen investasi di pasar keuangan. Saat ini, pembahasan mengenai skema insentif tersebut masih berlangsung bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, insentif tersebut diarahkan untuk perdagangan ETF emas yang tidak melibatkan […]
-
DJP Blokir Sertifikat Elektronik & Rekening 295 Penunggak Pajak Rp76 M
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Bali memblokir rekening dan menonaktifkan sertifikat elektronik terhadap 295 penunggak pajak. Total tunggakan para wajib pajak itu mencapai Rp76,2 miliar pada Juni 2026. Tindakan tersebut dilakukan dalam rangka Pekan Penagihan Serentak sebagai upaya penagihan aktif tahap lanjut yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di lingkungan Kanwil DJP Bali. […]
WA only