NEWS
-
Kementerian PPN Dorong Digitalisasi Daerah
JAKARTA. Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasi (PPN/Bappenas) menyoroti kemandirian fiskal daerah. Selama ini, pemerintahan daerah (pemda) masih bergantung pada tranfer ke daerah (TKD). Menteri PPN atau Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyampaikan, untuk menghadapi tantangan tersebut, diperlukan tindakan lanjut penataan keuangan daerah. “Yaitu melalui optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah ber pengembangan […]
-
Menyigi Pajak dari Aset Kripto di Luar Negeri
Indonesia mendandatangani perjanjian kerjasama pertukaran data aset digital dengan OECD Era baru transpa ransi pajak kripto resmi dimulai. Indonesia kini siap tukarmenukar data aset digital dengan 50 negara setelah bergabung dalam perjanjian internasional yang digagas Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Berdasarkan daftar terbaru OECD per 26 Agustus 2025, Indonesia tercatat menandatangani Multilateral Compe […]
-
Hotel-Restoran di Jakarta Dapat Diskon Pajak, Ini Skema & Syaratnya
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan insentif pajak bagi pelaku usaha di sektor perhotelan serta restoran makanan dan minuman berupa diskon pajak sebesar 20-50%. Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 722 Tahun 2025 yang diteken pada Senin, 25 Agustus 2025. Insentif keringanan pajak diberikan melalui tiga skema. Pertama, diskon 50% untuk pajak […]
-
Gelombang Demo di Indonesia Dipicu Beban Ekonomi dan Krisis Kepercayaan Publik
Gelombang demonstrasi yang meluas di berbagai kota belakangan ini, menurut Peneliti Senior Departemen Ekonomi CSIS, Deni Friawan, tak bisa dilepaskan dari meningkatnya beban ekonomi masyarakat, terutama terkait pajak. Deni menilai keresahan publik berakar pada krisis kepercayaan terhadap pemerintah akibat runtuhnya legitimasi fiskal. “Rakyat diminta membayar pajak, membayar iuran, dan menerima efisiensi pemerintah. Tapi di sisi […]
-
Perbandingan Besaran Pajak Penghasilan di Berbagai Negara
DIREKTUR Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios) Media Wahyudi Askar mengungkapkan pemerintah selama ini ikut menanggung pajak penghasilan anggota dewan dan pejabat negara. Askar menyebut kewajiban negara membayar pajak penghasilan pejabat sudah berlangsung lebih dari sepuluh tahun terakhir. Aturan ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan […]
WA only