NEWS
-
Pajak Aksi Korporasi BUMN Tunggu Payung Hukum
JAKARTA. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak belum memberikan kepastian mengenai insentif pajak berupa pembebasan pajak bagi badan usaha milik negara (BUMN) dan anak usahanya yang melakukan aksi korporasi. Ditjen Pajak masih menunggu susunan peraturan pemerintah (PP) dan peraturan menteri keuangan (PMK) terkait rencana insentif tersebut. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, regulasiyang menjadi dasar pembebasan pajak […]
-
Ditjen Pajak Uji Pengajuan Restitusi oleh WP
JAKARTA. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan telah menerima kesimpulan hasil audit investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi. Audit tersebut sebelumnya diminta oleh Purbaya Yudhi Sadewa pada saat masih menjabat sebagai Menteri Keuangan. “Sudah ada audit invetigasi BPKP yang arahnya adalah untuk memperbaiki manajemen terhadap pengembalian pendahuluan,” […]
-
Dirjen Pajak Sebut Skema Pembebasan Pajak untuk Aksi Korporasi BUMN Tunggu Aturan
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih menunggu susunan dan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebelum memberikan kepastian mengenai insentif pajak berupa pembebasan pajak bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan anak usahanya yang melakukan aksi korporasi. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, regulasi yang menjadi dasar pembebasan pajak tersebut masih menunggu proses […]
-
DJP Siapkan Insentif Pajak buat BUMN, Ini Bocorannya
Menanggapi hal itu, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, penerbitan aturan oleh DJP masih menunggu regulasi berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Peraturan Pemerintah (PP). Ia menyebut PP yang mengatur insentif tersebut telah siap diterbitkan. “Kita sedang menunggu regulasi PM-nya, sama PP-nya begitu. PP ini kan sudah siap gitu,” ungkap Bimo kepada wartawan di kantor […]
-
Indonesia Mulai Pertukaran Informasi Pajak Kripto Lintas Negara Tahun Depan
JAKARTA. Indonesia akan memulai pertukaran informasi perpajakan aset kripto lintas negara pada 2027 melalui penerapan Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) yang dikembangkan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Nurcholisoh Ibnu Aman mengatakan, Indonesia telah mengadopsi kerangka kerja tersebut untuk mendukung pertukaran informasi antarotoritas pajak di berbagai negara. Menurut Nurcholisoh, kerja sama […]
WA only