NEWS
-
Waktu Tinggal Sepekan, Gubernur Ingatkan WP Manfaatkan Pemutihan Pajak
Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah mengimbau wajib pajak untuk memanfaatkan program penghapusan denda atau pemutihan pajak kendaraan bermotor. Rohidin mengatakan program pemutihan diberikan untuk membantu wajib pajak yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor. Dia menilai wajib pajak perlu bergegas memanfaatkan program ini mengingat periodenya tinggal sepekan lagi. “Kepada masyarakat Bengkulu, kami harapkan untuk menggunakan fasilitas […]
-
Soal PMK Tata Cara Penilaian untuk Tujuan Perpajakan, Ini Kata DJP
Ditjen Pajak (DJP) menilai PMK 79/2023 diterbitkan untuk mengatur lebih lanjut tentang mekanisme penilaian yang tersebar pada beragam undang-undang perpajakan. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Kamis (23/11/2023). Penilai Ahli Madya Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian DJP Majdi Ali memberi contoh kebutuhan untuk melakukan penilaian terhadap harga perolehan dalam jual-beli yang […]
-
Pemotongan PPh 21 Atas Natura Januari-Juni 2023, DJP Jelaskan Ini
Ditjen Pajak (DJP) menyebutkan bahwa pemotongan PPh Pasal 21 semestinya dilakukan pada setiap masa pajak natura dan kenikmatan diterima. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas (P2Humas) DJP Dwi Astuti mengingatkan bahwa Pasal 23 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 66/2023 mengatur imbalan sehubungan dengan pekerjaan dalam bentuk natura dan kenikmatan yang diterima pada masa pajak Januari […]
-
Pendapatan RI Cuma Tumbuh 3,1 Persen, Sri Mulyani Beri Penjelasan
Pemerintah mencatat realisasi pendapatan negara tercatat Rp2.035,6 triliun atau tumbuh 3,1% (year on year/yoy) hingga kuartal III/2023. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai pertumbuhan pendapatan negara tersebut masih tergolong bagus. Alasannya, basis pendapatan negara pada 2021 dan 2022 juga sudah terlampau tinggi. “Kalau kita bandingkan tahun 2022 dan 2021 di mana pertumbuhan pendapatan negara baik […]
-
Insentif Pajak Tak Jelas, Pantas Dolar Eksportir Betah di LN
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memberikan catatan terhadap rancangan peraturan pemerintah tentang perlakuan pajak penghasilan (PPh) atas penempatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam pada instrumen moneter/keuangan tertentu. Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter Bappenas, Tari Lestari mengatakan aturan DHE harus memberikan insentif lebih kepada eksportir yang memarkir dolarnya di dalam negeri. […]