NEWS
-
Pemprov Akhirnya Serahkan Draf Raperda Pajak Daerah ke DPRD
Pemprov DKI Jakarta menyerahkan draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) kepada DPRD. Pj Gubernur Heru Budi Hartono mengatakan raperda tersebut diperlukan sebagai dasar bagi Pemprov DKI Jakarta untuk memungut PDRD sesuai dengan UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. “Berdasarkan Pasal 94 UU HKPD, untuk […]
-
Tarif Pajak Penjualan di Malaysia Dinaikkan, Ternyata Ini Alasannya
Kementerian Keuangan Malaysia memandang kenaikan tarif pajak penjualan dan pajak layanan (sales tax and service tax/SST) sangat diperlukan untuk meningkatkan penerimaan negara. Wakil Menteri Keuangan I Datuk Seri Ahmad Maslan mengatakan pemerintah akan menaikkan tarif SST dari 6% menjadi 8%. Menurutnya, tambahan penerimaan negara dari kenaikan tarif tersebut akan dibelanjakan untuk kepentingan rakyat. “Langkah ini […]
-
Sri Mulyani Sebut RI Mampu Lakukan Konsolidasi APBN Lebih Cepat
JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut Indonesia menjadi salah satu dari sedikit negara yang mampu melakukan konsolidasi fiskal secara lebih cepat pascapandemi Covid-19. Sri Mulyani mengatakan pandemi Covid-19 yang diikuti dengan krisis ekonomi dan sosial menjadi tantangan bagi semua negara di dunia. Meski demikian, upaya pemulihan ekonomi dan APBN di setiap negara memiliki progres […]
-
Pemprov DKI: Usulan Pungut Pajak Ojol dan “Online Shop” Belum Direspons Pusat
JAKARTA. Usulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memungut pajak dari pengemudi ojek online (ojol) dan pelaku toko daring atau online shop belum ditanggapi pemerintah pusat. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta Lusiana Herawati menjelaskan, pihaknya sudah mencoba berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan. Langkah ini dilakukan agar usulan tersebut bisa dibahas lebih lanjut dan diharapkan […]
-
Dapat Nyinyiran ‘Menteri Keuangan Hobi Pungut Pajak’, Ini Kata Sri Mulyani
Jakarta. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan bahwa membayar pajak adalah kewajiban dan amanat undang-undang. Hal ini untuk menjawab nyinyiran masyarakat yang memiliki pandangan bahwa hobi Bendahara Negara memunguti pajak. “Anda pikir menteri keuangan tuh hobinya memajaki? Nggak juga, itu bukan masalah hobi, itu konstitusi dan undang-undang. Semua konstitusi dan undang-undang itu dibahas dalam proses […]
WA only