NEWS
-
Lapor SPT Tak Capai Target, Ini Respons Sri Mulyani
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan terima kasih kepada wajib pajak yang telah melaporkan surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak. Per 31 Maret 2023, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan telah menerima 12,01 juta surat pemberitahuan tahunan, terdiri atas 11,68 juta wajib pajak orang pribadi dan 333 ribu wajib pajak badan. “Terima kasih kepada seluruh wajib pajak yang […]
-
1 Mei, Aplikasi e-Reporting PPS di DJP Online Diaktivasi Ditjen Pajak
Ditjen Pajak (DJP) akan mengaktivasi aplikasi e-reporting PPSpada bulan depan. DJP menjelaskan e-reporting PPSmerupakan aplikasi laporan realisasi investasi serta laporan investasi dan non-investasi. Aplikasi ini dapat digunakan oleh peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang memiliki komitmen repatriasi dan/atau investasi pada Surat Keterangan PPS. “Aplikasi e-reporting PPSakan diaktivasi per tanggal 1 Mei 2023,” tulis DJP dalam […]
-
Telat Lapor SPT Tahunan? Bayar Sanksinya Tunggu Ini dari Kantor Pajak
Wajib pajak yang terlambat melaporkan SPT Tahunan akan mendapat sanksi administrasi berupa denda. Namun, pembayaran sanksi tidak bisa langsung dilakukan. Contact center Ditjen Pajak (DJP) mengatakan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tetap bisa dilakukan meskipun sudah melewati batas waktunya. Namun, atas keterlambatan tersebut, wajib pajak akan dikenai sanksi administrasi berupa denda. “Pembayaran sanksi tersebut menunggu […]
-
Insentif PPN DTP Mobil Listrik, Luhut Jamin Pelaksanaannya Terukur
JAKARTA. Pemerintah resmi memberikan insentif pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) atas penyerahan kendaraan mobil listrik mulai 1 April 2023. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemberian insentif untuk mobil listrik tersebut menjadi bagian dari berkomitmen untuk terus mengakselerasi transformasi ekonomi. Menurutnya, pemberian insentif juga tetap dilaksanakan secara terukur. “Dalam […]
-
Pemerintah berikan insentif pajak pembelian mobil dan bus listrik
Pemerintah memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) terhadap pembelian kendaraan listrik roda empat dan bus untuk mendukung akselerasi adopsi kendaraan listrik. Keputusan tersebut ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai […]
WA only