NEWS
-
Belum Validasi NIK KTP Jadi NPWP, Bisakah Tetap Lapor SPT Tahunan?
Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah mulai menerapkan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk pengurusan administrasi perpajakan. Oleh sebab itu, wajib pajak didorong untuk segera melakukan validasi data NIK sebagai NPWP. Ditjen Pajak bahkan mengimbau untuk validasi dilakukan sebelum melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Direktur Penyuluhan, […]
-
WhatsApp Meluncurkan Fitu Baru, Kini 1 Akun WA Bisa Dipakai di Dua Ponsel, Begini Cara Penggunaanya
Bagi Anda pengguna aplikasi WhatsApp, ada kabar gembira. Kini satu akun WA bisa dipakai di dua ponsel. Aplikasi perpesanan WhatsApp meluncurkan fitur baru yang memungkinkan penggunanya bisa mengakses akun mereka di dua ponsel yang berbeda. Dilansir dari Hindustan Times, (2/12/2022), fitur baru ini tersedia untuk ponsel dan tablet Android. Menariknya, pengguna bisa menautkan akun WhatsApp-nya […]
-
Dear Wajib Pajak, Begini Cara Lapor SPT Tahunan di Situs DJP Online
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah membuka pelaporan Surat Pemberitahuan atau SPT Tahunan bagi wajib pajak. Berikut ini cara pelaporan SPT Tahunan secara daring melalui situs web djponline.pajak.go.id. Seluruh warga negara Indonesia (WNI) yang sudah punya nomor pokok wajib pajak (NPWP) diwajibkan untuk melaporkan surat pemberian tahunan (SPT) pajak penghasilan (PPh). Masa pelaporan SPT […]
-
Ditjen Pajak Catat 53,6 Juta NIK & NPWP Sudah Terintegrasi
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengumumkan bahwa seluruh layanan pajak atau kepentingan administrasi pihak lain yang mensyaratkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) akan menggunakan nomor tunggal. Dalam hal ini, Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera di dalam kartu penduduk akan berfungsi sebagai NPWP. Neilmaldrin Noor, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, mengatakan bahwa […]
-
Hibah dari Orang Tua ke Anak Bukan Objek Pajak, Tidak Perlu Akta Hibah
Ditjen Pajak (DJP) menegaskan bahwa hibah berupa tanah dan/atau bangunan yang bukan objek pajak penghasilan (PPh) tidak perlu dibuktikan dengan akta hibah. Jika memang pada kenyataannya dalam suatu tahun pajak atas harga tersebut sudah dimiliki/dikuasai oleh wajib pajak (misalnya anak), kepemilikan harta hibah perlu dilaporkan di SPT Tahunan anak. “Jika atas hibah tersebut memenuhi kriteria […]
WA only