NEWS
-
Pengusaha minta insentif pajak 2023 disesuaikan dengan gejolak ekonomi
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih akan memberikan insentif pajak di tahun depan, meski ada ancaman resesi global. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 anggaran yang disiapkan adalah senilai Rp 41,5 triliun. Namun sayangnya, Kemenkeu belum memerinci sektor apa saja yang akan mendapatkan insentif pajak di tahun depan. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia […]
-
Apindo Menilai Insentif Pajak Tahun Depan Perlu Disesuaikan, Ini Sebabnya
Di tengah ancaman resesi tahun depan, pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih akan memberikan insentif pajak di tahun depan. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 anggaran yang disiapkan adalah senilai Rp 41,5 triliun. Namun sayangnya, Kemenkeu belum memerinci sektor apa saja yang akan mendapatkan insentif pajak di tahun depan. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha […]
-
Kemkeu Kaji Insentif Pajak di Tahun Depan
JAKARTA. Pemerintah tetap mengalokasikan anggaran subsidi pajak buat dunia usaha di tahun 2023. Saat ini, pemerintah tengah menimbang sektor usaha apa saja yang akan mendapat insentif perpajakan tahun depan. Prioritas insentif akan diberikan ke sektor usaha yang bisa memberikan multiplier effect bagi perekonomian. Asal tahu, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023, pemerintah mengalokasikan anggaran insentif […]
-
Begini Alasan Ditjen Pajak Pilih 10 KPP Uji Coba e-Pbk pada DJP Online
JAKARTA, Ditjen Pajak (DJP) baru melakukan uji coba (piloting) pengajuan permohonan pemindahbukuan (Pbk) secara elektronik pada 10 KPP Pratama. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Senin (17/10/2022). Adapun 10 KPP Pratama yang dimaksud adalah Tigaraksa, Semarang Barat, Kebumen, Jakarta Pluit, Serpong, Kosambi, Bandung Cibeunying, Surabaya Rungkut, Gianyar, dan Tangerang Barat. […]
-
Pembatalan Pajak Karbon Mendapat Kritikan
JAKARTA. Pemerintah sudah memutuskan untuk menunda penerapan pajak karbon hingga tahun 2025 mendatang, dari rencana awal diterapkan tahun 2022 ini. Ketua Komite Analisis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani menyayangkan, penundanaan penerapan pajak karbon tersebut. Sebab, jika pemerintah konsisten dengan program transisi energi demi terciptanya energi ramah lingkungan, sudah sewajarnya pemerintah mempercepat pengenaan […]
WA only