Mindblown: a blog about philosophy.
-
Menkeu: Target Pajak Masih Bisa Dicapai Meski Harga Komoditas Turun
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meyakini target penerimaan pajak masih bisa dicapai meski komoditas sedang berada dalam tren penurunan harga. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan target pajak ditetapkan Rp1.988,9 triliun pada tahun ini, naik 6,4% dari realisasi penerimaan pajak pada tahun sebelumnya. Artinya, tak perlu tax buoyancy di atas 1 untuk mencapai target pada tahun ini. […]
-
DJP Serahkan 3 Tersangka Pajak dan Barang Bukti ke Kejaksaan Negeri
Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Bengkulu dan Lampung menyerahkan tersangka tindak pidana pajak beserta barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Metro yang beralamat di Kota Metro, Lampung pada 11 Februari 2024. Sebanyak 3 tersangka yang diserahkan kepada Kejari antara lain tersangka SFK selaku Direktur CV KTP, tersangka A, dan tersangka K. Tindak pidana tersebut terjadi di Kota […]
-
Belum Semua Pemda Beri Insentif Pajak Hiburan, Begini Kata Kemendagri
Kementerian Dalam Negeri terus mendorong pemerintah kabupaten/kota memberikan insentif fiskal pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) atas jasa hiburan tertentu. Plh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Horas Maurits Panjaitan mengatakan insentif fiskal diperlukan untuk mendukung pemulihan ekonomi, terutama di sektor hiburan. Menurutnya, pemda dapat menentukan skema insentif yang ideal untuk wilayah masing-masing. “Bentuk-bentuk insentif tergantung […]
-
Pengusaha Pilih Pajak Perusahaan Naik Ketimbang PPN Jadi 12%
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) Benny Soetrisno mengaku lebih setuju pemerintah menaikkan tarif pajak penghasilan badan (PPh Badan), ketimbang tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12%. Benny menjelaskan, PPh Badan lebih baik dinaikkan pemerintah untuk mencari tambahan penerimaan pajak saat ketimbang PPN, karena pengenaan PPh Badan dibayarkan setelah catatan untung dari wajib pajak […]
-
Pemkot Samarinda Atur Ulang Ketentuan Pajak Daerah, Ini Detailnya
Pemkot Samarinda mengatur kembali ketentuan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). Pengaturan kembali tersebut dilakukan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kota Samarinda No. 1/2024. Perda itu berlaku mulai 2 Januari 2024. Berlakunya beleid ini akan sekaligus menggantikan sejumlah perda terdahulu. Adapun perda ini terbit untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara […]
Got any book recommendations?
WA only