NEWS
-
74 Juta Wajib Pajak Sudah Jadikan NIK sebagai NPWP, Ini Pesan DJP
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat sudah ada 74 juta wajib pajak yang memadankan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) hingga 4 Juli 2024. Jumlah itu mencakup 99,1 persen dari total wajib perorangan. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti, mengatakan tersisa 668 ribu NIK yang belum mencocokkan […]
-
Bangun Pabrik Baterai EV di Karawang, Mendag Korsel Singgung Pajak
KPP Pratama Blitar, Jawa Timur mengundang 52 wajib pajak yang berstatus pengusaha kena pajak (PKP) untuk mengikuti kelas pajak secara online. Melalui kelas tersebut, petugas mengingatkan kembali PKP lama terkait dengan hak dan kewajiban perpajakan yang perlu dijalankan. Penyuluh KPP Pratama Blitar Asmi Kusworo menjabarkan sedikitnya ada 3 kewajiban yang perlu dijalankan PKP. Apa saja? […]
-
Kemendag: Bea Masuk Impor 200% Sudah Libatkan Pengusaha
Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengeklaim bahwa pembahasan rencana pengenaan bea masuk produk impor hingga 200% telah melibatkan pelaku usaha. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kemendag, Budi Santoso. Menurutnya, tidak menutup kemungkinan besaran bea masuk atas produk impor bisa mencapai 200%. “Iya, sudah [berkoordinasi] dengan asosiasi. Besarannya bisa saja sampai 200% tergantung hasil […]
-
Pengusaha Sambut Baik soal Barang Impor dari China Kena Pajak 200%
Pemerintah berencana akan membebankan bea masuk hingga 200% untuk barang asal China. Regulasi diharapkan membantu Industri dalam negeri, setelah banyak perusahaan tekstil yang gulung tikar setelah kalah saing dengan pakaian impor China. Keputusan ini disambut baik oleh Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Jemmy Kartiwa Sastraatmaja. Ia berpendapat jika selama kebijakan tersebut ditujukan untuk melindungi […]
-
Terbukti Dumping, Impor Keramik China Bakal Kena Pajak Tambahan
Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengatakan impor produk keramik dari China akan dikenakan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD). Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari penyelidikan oleh Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) atas dugaan praktik dumping produk keramik impor asal China. BMAD sendiri merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang dumping yang terbukti menyebabkan kerugian. “Untuk keramik akan […]