NEWS
-
Pembentukan Badan Penerimaan Negara Bukan Solusi Instan Dongkrak Tax Ratio
Rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) di era Presiden Prabowo Subianto semakin menguat. Pasalnya, Prabowo melakukan revisi rencana kerja pemerintah (RKP) 2025 yang telah disusun pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo. Kini, pembentukan BPN masuk ke dalam RKP 2025, yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025. Saat dikonfirmasi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa […]
-
Penerimaan Pajak Masih Terkontraksi, Masih Kurang Rp1.086,8 Triliun dari Outlook APBN
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memiliki pekerjaan rumah untuk mengejar target penerimaan pajak. Sampai Juli lalu, penerimaan pajak masih di angka Rp990,01 triliun atau masih kurang Rp1.086,89 triliun dari outlook APBN 2025 senilai Rp2.076,9 triliun. Sementara itu kalau membandingkannya dengan target penerimaan pajak sebelum direvisi, realisasi setoran pajak sampai Juli 2025 itu masih di angka […]
-
PPh Final UMKM 0,5% Hingga 2029, Pengamat Dorong Regulasi Celah Penghindaran
Pemerintah telah mengumumkan memperpanjang kebijakan tarif pajak penghasilan (PPh) final UMKM 0,5% hingga 2029. Tanpa pengaturan antipenghindaran pajak, kebijakan itu berpotensi disalahgunakan. Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai ada fenomena sebagian pelaku usaha yang sengaja memecah perusahaan agar omzet tetap di bawah ambang batas Rp4,8 miliar. Dengan begitu, mereka bisa […]
-
Percepat Aksesi OECD, Pemerintah Indonesia Segera Penuhi Standar ESG
Pemerintah Indonesia masih melakukan proses aksesi untuk bergabung dalam keanggotaan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Saat ini, pemerintah tengah mengintegrasikan kebijakan sesuai dengan standar global. Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyebutkan standar OECD yang perlu diterapkan ke dalam kebijakan dalam negeri salah satunya ialah prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). “Proses aksesi tersebut […]
-
Genjot Ekonomi, Mendagri Minta Pemda Tak Ragu Beri Insentif Pajak
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) inovatif mendorong pertumbuhan sektor swasta di wilayah masing-masing. Tito menilai pemda perlu memberikan berbagai kemudahan untuk mendukung pengembangan UMKM, termasuk melalui pemberian insentif pajak daerah. Melalui strategi ini, dia meyakini pendapatan asli daerah (PAD) bisa ikut terkerek. “Kalau UMKM-nya hidup itu bisa menjadi pendorong ekonomi sekaligus […]
WA only