Mindblown: a blog about philosophy.
-
GIPI Minta Pelaku Usaha Bayar Pajak Hiburan dengan Tarif Lama
Dewan Pengurus Pusat (GPP) Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) secara resmi telah mengajukan uji materi di Mahkamah Konstitusi terkait kenaikan pajak hiburan sejak Rabu (7/2) lalu. Selama proses hukum berlangsung, DPP GIPI mengimbau kepada seluruh pengusaha hiburan terdampak kenaikan pajak 40%-70% tetap membayar pajak hiburan dengan tarif lama Imbauan ini disampaikan melalui Surat Edaran (SE) […]
-
Pengumuman dari DJP Soal Interkoneksi Modul PJKEK dengan e-Faktur
Ditjen Pajak (DJP) menyampaikan pengumuman terkait dengan implementasi nasional interkoneksi modul Pemberitahuan Jasa Kawasan Ekonomi Khusus (PJKEK). Dalam PENG-5/PJ.09/2024 yang ditetapkan pada 7 Februari 2024 dan diteken Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Dwi Astuti, ada beberapa hal yang disampaikan sehubungan telah diselenggarakannya sosialisasi implementasi nasional interkoneksi modul PJKEK dengan aplikasi e-faktur. “Implementasi nasional interkoneksi […]
-
Tak Ada Iktikad Baik, Saldo Rekening WP Rp301 Juta Disita Kantor Pajak
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Batam melakukan penyitaan rekening wajib pajak senilai Rp301 juta di Bank Central Asia (BCA) KCP Nagoya, Kota Batam, Kepulauan Riau pada 2 Desember 2023. Juru Sita Pajak Negara (JSPN) KPP Madya Batam Ana Siti Nurjanah mengatakan penyitaan adalah tindakan juru sita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak guna dijadikan jaminan […]
-
Musim Lapor SPT Tahunan, Menkeu Yakinkan Uang Pajak Tidak Dikorupsi
MANILA. Menteri Keuangan (Menkeu) Filipina Ralph G. Recto meyakinkan wajib pajak untuk patuh menyampaikan SPT Tahunan paling lambat 15 April 2024. Pemerintah telah menghilangkan berbagai hambatan sehingga pembayaran dan pelaporan pajak lebih efisien. Selain itu, pajak yang dibayarkan masyarakat juga bakal dibelanjakan secara bijaksana dan efisien, tanpa ada korupsi. “Kepada wajib pajak, saya sendiri akan […]
-
Pengusaha Gugat UU soal Pajak Hiburan Minimal 40 Persen
Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) resmi mengajukan permohonan uji materiil atas aturan pajak hiburan minimal 40 persen yang tertuang dalam Pasal 58 (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hal itu terungkap dalam Surat Edaran DPP GIPI tentang Pajak Hiburan yang diteken Ketua […]
Got any book recommendations?
WA only