Mindblown: a blog about philosophy.
-
Modernisasi Pembayaran Pajak dengan Coretax System, Ini Penjelasan DJP
Ditjen Pajak (DJP) menyebut penerapan pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (SIAP) atau coretax administration system (CTAS) akan turut memodernisasi pembayaran pajak. DJP menjelaskan perkembangan ekonomi digital menjadi tantangan bagi otoritas untuk dapat sejalan dengan perubahan zaman. Peningkatan keandalan sistem perpajakan pun diperlukan untuk menunjang berjalannya proses perpajakan yang lebih terintegrasi, efisien, dan modern. “Untuk itu, […]
-
Jokowi Mau Kasih Insentif PPh Badan Jasa Hiburan 10%, GIPI: Tak Menarik
Rencana pemerintah untuk memberikan insentif fiskal terhadap pajak penghasilan (PPh) badan atas penyelenggara jasa hiburan dinilai pengusaha tidak menarik dengan kondisi saat ini. Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Hariyadi Sukamdani mengungkapkan insentif fiskal sebesar 10% yang diiringi dengan tarif pajak hiburan minimal 40% tersebut tak membantu pengusaha. Sebagaimana diketahui, ketentuan batas bawah tarif […]
-
Pengusaha Tolak Pajak Hiburan 40%-75%, Mendagri: Pemda Bisa Beri Insentif
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, membuka peluang kepada kepala daerah untuk memberikan insentif fiskal imbas adanya penolakan dari pelaku usaha terhadap tarif pajak hiburan tertentu sebesar 40%-75%. Dalam pasal 58 ayat 2 Undang-undang No.1/2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pemerintah menetapkan khusus tarif pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) atas jasa hiburan pada diskotek, […]
-
Pemprov DKI Jakarta Naikkan Tarif Pajak Bahan Bakar Jadi 10 Persen
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menaikkan tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) dari 5% menjadi 10%. Kenaikan tarif tersebut diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta 1/2024. Sebelumnya, tarif PBBKB dipatok sebesar 5% sesuai dengan Perda DKI Jakarta 10/2010. Namun, terhitung sejak 5 Januari 2024, Perda DKI Jakarta 10/2010 dicabut dan digantikan dengan Perda DKI […]
-
Batal 40%, Hotman Paris: Pajak Hiburan Kembali Seperti Dulu!
Pengacara sekaligus pengusaha hiburan Hotman Paris menyebut pemerintah sudah memutuskan bahwa pajak hiburan 40-75% belum akan berlaku. Hal itu dia sampaikan seusai mengikuti rapat antara pengusaha hiburan dan Menko Perekonomian Airlangga untuk membahas pajak hiburan. “Minggu lalu diadakan rapat kabinet yang dihadiri langsung oleh presiden dan disepakati bahwa pemerintah daerah boleh kembali kepada tarif pajak […]
Got any book recommendations?
WA only