Mindblown: a blog about philosophy.
-
Jokowi Teken PPh 21 2024, Twitter Kring Pajak Diserbu Netizen
Jokowi telah secara resmi mengesahkan PPh 21 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2024 pada 29 Desember 2023 lalu. Kebijakan ini berlaku bagi karyawan termasuk pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota tentara nasional Indonesia (TNI), anggota kepolisian negara Republik Indonesia (Polri), beserta pensiunannya. Melalui ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 58/2023, pemerintah memberlakukan […]
-
Tok! Tarif Efektif PPh Pasal 21 untuk Karyawan Berlaku 1 Januari 2024
Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi meneken aturan terkait tarif efektif rata-rata (TER) untuk pajak bagi karyawan atau pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 dan mulai berlakut per 1 Januari 2024. Ketentuan tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 58/2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib […]
-
Tarif Efektif PPh 21 Berlaku, Siapa yang Diuntungkan?
Pemerintah resmi menerbitkan aturan yang menjadi dasar dalam penggunaan tarif efektif untuk penghitungan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 27 Desember 2023. “Peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024,” bunyi Pasal 5 dalam beleid tersebut, […]
-
Karyawan Sudah Bisa Minta Bukti Potong Pajak, DJP: Habis Itu Lapor SPT
Ditjen Pajak (DJP) kembali mengingatkan wajib pajak orang pribadi karyawan bahwa saat ini sudah bisa meminta bukti potong pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 kepada pemberi kerja atau perusahaan tempatnya bekerja. Nantinya, bukti potong pajak itu akan digunakan karyawan untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2023. Sejalan dengan itu, DJP juga mengimbau bendahara perusahaan agar segera […]
-
Mulai Tahun Ini ‘Kos-kosan’ Bebas Pajak, Ini 4 Faktanya
Rumah ‘Kos-kosan’ bakal terbebas dari pengenaan pajak hotel oleh pemerintah daerah. Hal ini seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Pada ketentuan sebelumnya, yaitu pada UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), kos-kosan dengan jumlah kamar lebih dari […]
Got any book recommendations?
WA only