NEWS
-
PPh Masih Jadi Andalan, Target Penerimaan 2027 Tembus Rp1.277,7 T
JAKARTA. Pemerintah membidik penerimaan pajak penghasilan (PPh) senilai Rp1.277,7 triliun pada RAPBN 2027. Porsi penerimaan PPh mencapai 49,31% dari total penerimaan pajak yang ditargetkan sebesar Rp2.591,4 triliun pada 2027. Artinya, PPh menyumbang hampir separuh dari total penerimaan pajak tahun depan. “PPh merupakan sumber penerimaan pajak terbesar yang kinerjanya sangat dipengaruhi oleh perkembangan profitabilitas dunia usaha, […]
-
DJP Minta Lembaga Keuangan Pelihara Valid Self-Certification
JAKARTA. Ditjen Pajak (DJP) meminta lembaga jasa keuangan dan entitas lainnya untuk melaksanakan kewajiban permintaan, klarifikasi kewajaran, dan pemeliharaan pernyataan diri yang valid (valid self-certification). Merujuk pada Pengumuman DJP Nomor PENG-4/PJ/2026, valid self-certification diperlukan untuk mendukung identifikasi rekening keuangan sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 108/2025 dan common reporting standard (CRS). “Berdasarkan Pasal 12 […]
-
Kredibilitas Fiskal Diuji Pasar Obligasi
Investor kian mengkhawatirkan pemborosan fiskal di sejumlah negara kaya NEW YORK. Otot fiskal negara-negara kaya tengah diuji pasar obligasi. Lonjakan imbal hasil surat utang di sejumlah negara maju, juga semakin menghantui konsumsi masyarakat yang merupakan motor pertumbuhan ekonomi. Biaya pinjaman jangka panjang, mulai dari Amerika Serikat (AS), Jepang, hingga Jerman mencapai level tertinggi dalam pada […]
-
Insentif Pajak Penulis Berlaku Selamanya
Pemerintah tengah menyiapkan insentif bagi penulis berupa pajak penghasilan (PPh) final sebesar 1,5%. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari paket fasilitas ekonomi yang akan diluncurkan pada semester II-2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto belum bisa membeberkan kapan insentif tersebut bisa dinikmati para penulis. Namun ia memastikan, PPh final 1,5% tersebut akan berlaku selamanya. “(Insentif pajak […]
-
DJP Tegaskan Dana Pemerintah untuk Program MBG Tetap Kena Pajak
Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya berkaitan dengan penyediaan makanan bagi masyarakat. Yayasan yang menjadi mitra pemerintah dalam menjalankan program tersebut juga harus memenuhi sejumlah kewajiban perpajakan. Penyuluh Pajak KPP Pratama Ciawi Adam Siaga Utama menegaskan bahwa dana pemerintah yang diberikan untuk pelaksanaan MBG tetap memiliki konsekuensi perpajakan. “Menegaskan kembali bahwa pelaksanaan program Makan […]
WA only