Mindblown: a blog about philosophy.
-
Jika Ikuti Rekomendasi Bank Dunia Soal Penghapusan PPN, Pemerintah Bisa Kehilangan Ratusan Triliun
Direktorat Jenderal Pajak ( DJP ) Kementerian Keuangan menanggapi rekomendasi Bank Dunia terkait penghapusan pembebasan pajak pertambahan nilai ( PPN ). Menurut DJP rekomendasi tersebut sejatinya bukan merupakan isu baru. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal memastikan bahwa penerapan kebijakan terkait PPN juga turut memperhatikan rekomendasi Bank Dunia. Termasuk rekomendasi soal penghapusan […]
-
Beli Barang Lelang Kena PPN 1,1 Persen, DJP: Lebih Murah!
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengungkapkan saat ini pemerintah menerapkan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap pembelian barang agunan sebesar 1,1 persen. Direktur Peraturan Perpajakan Yoga Saksama menjelaskan untuk barang lelang memang pada dasarnya telah dikenakan PPN sebelumnya. Pengenaan PPN atas penjualan agunan yang diambil alih (AYDA) telah diatur secara jelas dalam Peraturan Pemerintah (PP) […]
-
DJP Riau Sita 20 Aset Penunggak Pajak, Nilainya Rp6,85 Miliar!
PEKANBARU. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Provinsi Riau melaksanakan penyitaan aset serentak perdana 2023 dengan total nilai Rp6,85 miliar. Kegiatan Sita Serentak ini diikuti oleh 8 KPP, yaitu KPP Pratama Pekanbaru Senapelan, KPP Pratama Dumai, KPP Pratama Rengat, KPP Pratama Pekanbaru Tampan, KPP Madya Pekanbaru, KPP Pratama Bengkalis, KPP Pratama Bangkinang, dan KPP Pratama […]
-
Ditjen Pajak Ubah Aturan PPN Atas Agunan Yang Diambil Alih, Ini Perubahannya
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerbitkan aturan terkait dengan penyerahan agunan yang diambil oleh kreditur kepada pembeli agunan. Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 41 Tahun 2023, penyerahan agunan yang diambil alih (AYDA) oleh kreditur kepada pembeli agunan termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak (BKP) yang dikenai pajak pertambahan nilai (PPN). Direktur Peraturan Perpajakan I Direktorat […]
-
World Bank Sarankan Pemerintah Hapus Fasilitas Pembebasan PPN, Ini Kata Ditjen Pajak
Bank Dunia terus mendorong pemerintah Indonesia untuk menghapus pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN). Dalam laporannya berjudul Pathways Towards Economic Security: Indonesia Poverty Assessment, World Bank merekomendasikan pemerintah untuk menghilangkan pengecualian dan tarif atas PPN. Menurutnya, hal ini dilakukan agar dapat meningkatkan penerimaan PPN. Menanggapi hal tersebut, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Yon Arsal, […]
Got any book recommendations?
WA only