NEWS
-
Meski Bebas PPh 100%, Tak Ada Investor Ajukan Tax Holiday di IKN pada 2025
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat belum ada satu pun investor yang mengajukan fasilitas tax holiday untuk penanaman modal di Ibu Kota Nusantara (IKN) sepanjang tahun 2025. Padahal, pemerintah telah menawarkan insentif pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) Badan hingga 100% sebagai upaya meningkatkan daya tarik investasi di kawasan tersebut. Temuan tersebut tercantum dalam Laporan […]
-
Sepi Peminat, Tak Ada Investor yang Mengajukan Insentif Pajak di IKN pada 2025
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat tidak ada satu pun investor yang mengajukan fasilitas tax holiday untuk penanaman modal di Ibu Kota Nusantara (IKN) sepanjang 2025. Padahal, pemerintah telah menawarkan insentif pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) Badan hingga 100% guna menarik investasi ke kawasan tersebut. Data tersebut tercantum dalam Laporan Keuangan DJP Tahun Anggaran […]
-
Sambut 301 WP Baru, KPP WP Besar Satu Gelar Pertemuan
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar Satu menggelar pertemuan bertajuk Awal Kemitraan Strategis Menuju Kepatuhan Pajak yang Berkelanjutan dengan 301 wajib pajak yang baru dipindahkan dari KPP di daerah ke KPP Wajib Pajak Besar Satu sesuai dengan KEP-00003/PDH-CT/PJ/2026. Kepala KPP Wajib Pajak Besar Satu Affan Nuruliman dalam sambutannya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada wajib pajak […]
-
Bappenas: Desain Pajak Daerah Bisa Dukung Kota Berkelanjutan
Pajak daerah tidak semata-mata dipandang sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD), tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk mendukung pengelolaan perkotaan yang lebih berkelanjutan. Hal tersebut menjadi salah satu perhatian dalam dokumen Kebijakan Perkotaan Nasional (KPN) 2045 yang disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam dokumen tersebut, Bappenas menjelaskan aspek perpajakan turut memengaruhi keberhasilan pengelolaan perkotaan berkelanjutan. […]
-
Utang Restitusi Pajak Makin Menumpuk, Tembus Rp 70,25 Triliun pada 2025
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat utang kelebihan pembayaran pendapatan atau utang restitusi pajak mencapai Rp 70,25 triliun hingga 31 Desember 2025. Nilai tersebut meningkat 13,85% dibandingkan posisi akhir 2024 yang sebesar Rp 61,70 triliun. Berdasarkan Laporan Keuangan DJP Tahun 2025 Audited, utang kelebihan pembayaran pendapatan merupakan jumlah ketetapan atau keputusan pajak yang […]
WA only