Mindblown: a blog about philosophy.
-
Pajak Hiburan 75 Persen Bisa Bikin Pengusaha Bangkrut, Benarkah?
Ekonom sekaligus Director of Digital Economy Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda, menilai tarif pajak hiburan sebesar 40-75 persen dinilai akan memberatkan pengusaha disektor hiburan. “Pasti akan mendorong dengan signifikan jika pajak hiburan dikenakan hingga 75 persen,” kata Nailul Huda kepada Liputan6.com, Kamis (18/1/2024). Apalagi saat ini konsumsi untuk mengisi waktu luang […]
-
Luhut Minta Pajak Hiburan 40%-75% Ditunda, Ini Alasannya
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan, kebijakan kenaikan pajak hiburan 40%-75% ditunda penerapannya. Luhut menyampaikan, pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap Undang-undang No.1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sembari menunggu hasil judicial review yang diajukan sejumlah asosiasi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Adapun, Luhut Pandjaitan mengeklaim telah […]
-
Baru Dilantik, Menkeu Filipina Kebut Proposal Pajak Karbon
Menteri Keuangan Filipina yang baru dilantik, Ralph Recto, menyatakan bakal memprioritaskan penyelesaian usulan pajak karbon. Recto mengatakan pajak karbon akan menjadi salah satu instrumen yang mampu mendatangkan penerimaan sekaligus mengatasi permasalahan lingkungan. Menurutnya, Filipina perlu bergerak lebih cepat untuk mengatasi persoalan perubahan iklim. “Instrumen penetapan harga karbon berfungsi sebagai alat fiskal yang memungkinkan kita untuk […]
-
Peneliti Sebut Persoalan Pajak Hiburan Harus Disikapi dengan Bijak
Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi (PPKE) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Brawijaya menyatakan terkait persoalan penerapan pajak hiburan mulai dari 40 persen hingga 75 persen harus disikapi dengan bijak. Peneliti senior PPKE FEB Universitas Brawijaya Joko Budi Santoso di Kota Malang, Jawa Timur, Rabu (17/1/2024), mengatakan, perlu ada diskusi mendalam antara pemerintah dengan para pelaku usaha […]
-
Ini Dampak TER PPh Pasal 21 ke Pemotongan dan Pengawasan Pajak
Penerapan tarif efektif rata-rata PPh Pasal 21 mampu menekan kompleksitas yang dihadapi, baik pemotong maupun otoritas. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Kamis (18/1/2024). Otoritas menilai dengan adanya tarif efektif rata-rata (TER) PPh Pasal 21 sesuai dengan PP 58/2023 dan PMK 168/2023, pemberi kerja dapat melakukan pemotongan PPh Pasal 21 […]
Got any book recommendations?
WA only