NEWS

  • Wajib Pajak yang Patuh Harus Dapat Prioritas, Pakar UI Sarankan Restitusi Pajak Berbasis Risiko

    Wajib Pajak yang Patuh Harus Dapat Prioritas, Pakar UI Sarankan Restitusi Pajak Berbasis Risiko

    Pemerintah disarankan menerapkan pendekatan berbasis risiko dalam pemeriksaan restitusi pajak agar pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat berlangsung lebih cepat tanpa mengurangi pengawasan terhadap penerimaan negara. Pakar Kebijakan Perpajakan dan Perpajakan Internasional Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Ning Rahayu, mengatakan wajib pajak dengan rekam jejak kepatuhan baik seharusnya memperoleh prioritas percepatan restitusi. Sementara itu, wajib pajak […]

  • Antisipasi Lonjakan Pengajuan Pengurangan Sanksi, DJP Perkuat Coretax

    Antisipasi Lonjakan Pengajuan Pengurangan Sanksi, DJP Perkuat Coretax

    Ditjen Pajak (DJP) memperkuat kapasitas sistem coretax untuk mengantisipasi lonjakan akses wajib pajak menjelang berakhirnya periode pemanfaatan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administratif pajak (PSA) hingga 100% pada31 Desember 2026. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan otoritas pajak terus memantau kinerja sistem dan memperkuat kapasitas jaringan coretax selama program keringanan […]

  • Pemerintah Bebaskan Pajak Tiket Pesawat Kelas Ekonomi Periode Nataru

    Pemerintah Bebaskan Pajak Tiket Pesawat Kelas Ekonomi Periode Nataru

    Pemerintah melalui resmi memberikan insentif pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk tiket pesawat rute domestik selama periode libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru). Kebijakan ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 77/2026, yang ditandatangani Menteri Keuangan Suahasil Nazara pada 12 Oktober 2026 dan diundang pada 20 Oktober 2026. “Bahwa untuk menjaga daya […]

  • Pajak dari Pertukar Data Kripto Belum Signifikan

    Pajak dari Pertukar Data Kripto Belum Signifikan

    JAKARTA. Implementasi Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) untuk pertukaran informasi perpajakan aset kripto lintas negara tampaknya belum menghasilkan penerimaan pajak yang signifikan. Pasalnya, proses pertukaran, pencocokan, hingga tindak lanjut data membutuhkan waktu. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak belum bersedia memberikan banyak informasi terkait hal ini. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak, Inge Diana Rismawati, mengatakan […]

  • Berlaku Sampai November 2026, Daerah Ini Hapus Denda PBB-P2

    Berlaku Sampai November 2026, Daerah Ini Hapus Denda PBB-P2

    Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri, Jawa Timur, menghapus sanksi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) tahun pajak 2002 hingga 2026. Kebijakan ini berlaku mulai 15 Oktober hingga 30 November 2026. Plt. Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Kediri Tetuko Erwin Sukarno mengatakan penghapusan sanksi diberikan untuk meringankan beban masyarakat sekaligus […]

WhatsApp WA only