NEWS
-

Empat Marketplace Sudah Pungut PPh Pasal 22 Seller, idEA Soroti 3 Isu
Asosiasi e-Commerce Indonesia menyebut 4 penyelenggara marketplace yang telah ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22 pedagang online telah menyesuaikan sistem dan melakukan berbagai persiapan untuk menerapkan PMK 37/2025. Ketua Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) Budi Primawan mengatakan proses persiapan tiap platform marketplace berbeda-beda. Oleh karena itu, dia belum dapat membeberkan kendala yang dialami tiap-tiap marketplace. “Untuk […]
-

Catat! WP Bisa Ajukan Pengurangan Sanksi atas STP Sebelum 2026
Wajib pajak dapat mengajukan pengurangan atau penghapusan sanksi yang tercantum dalam surat ketetapan pajak (SKP) dan surat tagihan pajak (STP) yang terbit sebelum 8 Oktober 2026. Sesuai dengan Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-239/PJ/2026, permohonan tersebut bisa diajukan sepanjang wajib pajak membayar pokok pajak, utang pajak, dan/atau sebagian dari sanksi administratif terkait sampai dengan 30 Juni […]
-

Kejar Target Pajak, DPR Minta Potensi Ekonomi Digital Dioptimalkan
Anggota Komisi XI DPR Mulyadi menilai penggalian potensi pajak perlu diarahkan pada aktivitas ekonomi digital yang terus berkembang. Mulyadi mengatakan usaha dalam ekosistem digital dan ekonomi kreatif menyimpan potensi pajak yang belum sepenuhnya tergarap. Menurutnya, otoritas pajak perlu memperhitungkan perkembangan aktivitas ekonomi baru dalam menyusun strategi pengamanan penerimaan. “Banyak sekali talenta-talenta yang berbisnis di ekosistem […]
-

BPK Temukan Salah Sasaran Tax Holiday, Rp7,26 Triliun Insentif Pajak Dipertanyakan
Insentif pajak bernilai triliunan rupiah yang digelontorkan pemerintah untuk menarik investasi kini menghadapi ujian efektivitas. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan pemberian fasilitas tax holiday dan tax allowance kepada perusahaan yang telah berproduksi komersial, memunculkan pertanyaan serius mengenai ketepatan sasaran insentif di tengah kebutuhan pemerintah memperkuat penerimaan negara. Sorotan tersebut kian relevan setelah nilai pemanfaatan fasilitas […]
-

Koreksi Transfer Pricing, Siapa yang Harus Membuktikan Lebih Dulu?
SENGKETA transfer pricing tidak selalu bermula dari perbedaan metode atau rumitnya menentukan harga wajar. Persoalan dapat muncul lebih awal, yakni ketika wajib pajak dan pemeriksa memiliki penilaian berbeda mengenai bukti yang harus disampaikan dan sejauh mana bukti tersebut dianggap memadai. Lalu, ketika terjadi koreksi transfer pricing, siapa yang seharusnya terlebih dahulu membuktikan posisinya? Apakah wajib […]
WA only