NEWS
-
Waspada Kemampuan Bayar Utang Pemda
Persoalan fiskal belum akan usai. Kali ini, masalahnya datang dari utang jangka pendek pemerintah daerah (pemda). Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam dokumen Ikhtisar Hasil pemeriksaan Semester (IHPS) Semester I Tahun 2026 menyebut, ada 198 pemda atau 36,26% di 2025, berpotensi menghadapi kesulitan pembayaran utang jangka pendek. Sebab, sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) lebih kecil dibanding […]
-
Pemerintah Belum Putuskan Kenaikan PTKP
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, pemerintah belum menetapkan besaran batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) untuk 2027. Oleh karena itu, hingga saat ini belum ada keputusan pemerintah mengenai kemungkinan penyesuaian PTKP. Asal tahu saja, besaran PTKP tidak mengalami kenaikan selama hampir satu dekade. “Belum dibalas lagi (besaran PTKP),” ujar Airlangga di Kantor Kemenko […]
-
Pengawasan Insentif Penanaman Modal Tak Sesuai Aturan, Ini Temuan BPK
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat pelaksanaan pengawasan dan pelaporan fasilitas penanaman modal oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM pada periode 2021 hingga semester I/2025 tidak sesuai dengan ketentuan. Merujuk pada laporan hasil pemeriksaan (LHP) dengan tujuan tertentu (DTT) yang disusun BPK, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM disebut tidak melakukan pengawasan rutin terhadap pemenuhan kewajiban fasilitas secara memadai. […]
-
DJP Hapus Sanksi Pajak hingga 100%, Bisa Diajukan via Coretax
Pemberian fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administratif pajak hingga 100% melalui Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-239/PJ/2026 menarik perhatian publik sepekan terakhir. KEP-239/PJ/2026 diterbitkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mendorong perekonomian nasional, yang berlaku mulai 8 Oktober 2026. Kebijakan ini juga merupakan tindak lanjut dari Pasal 27A PMK 118/2024 s.t.d.d PMK 71/2026. Berdasarkan KEP-239/PJ/2026, kebijakan […]
-
Bos DJP Akui Batas Penghasilan Bebas Pajak RI Ketinggian
Batas penghasilan bebas pajak di Indonesia mencapai Rp54 juta per tahun, atau Rp4,5 juta per bulan, untuk wajib pajak orang pribadi. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP) Bimo Wijayanto menilai batas penghasilan bebas pajak itu masih relatif lebih tinggi, dibanding negara lain. Dia mengatakan, permasalahan ini yang turut membuat ukuran rasio penerimaan pajak yang bisa […]
WA only