NEWS
-
Pajak Ekonomi Digital Tembus Rp11,2 Triliun, DJP Bidik Segini hingga Akhir 2026
Penerimaan pajak dari ekonomi digital telah mencapai Rp 11,2 triliun hingga Agustus 2026. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pun membidik penerimaan sebesar Rp 16 triliun hingga akhir tahun, seiring ekspansi transaksi digital dan penguatan kebijakan pemajakan di sektor tersebut. Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Bimo Wijayanto berharap penerimaan pajak ekonomi digital tahun ini dapat meningkat sekitar 50% […]
-
DJP: Sebanyak 5.600 WP GloBE Sudah Terdaftar lewat Coretax
Ditjen Pajak (DJP) mencatat sedikitnya 5.600 wajib pajak telah terdaftar sebagai wajib pajak GloBE hingga pertengahan Oktober 2026. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menegaskan seluruh proses pendaftaran dan administrasi wajib pajak GloBE dilakukan melalui satu platform, yaitu coretax. Wajib pajak dapat menambahkan status secara mandiri melalui akun wajib pajaknya di coretax. “Implementasi Pilar 2 itu platformnya […]
-
Pemutihan Pajak Kendaraan Diperpanjang, Ada Diskon Pajak hingga 40%
Pemprov Riau memperpanjang program penghapusan denda atau pemutihan sanksi administratif atau denda pajak kendaraan bermotor (PKB) mulai dari 15 Oktober hingga 30 November 2026. Semula, program pemutihan denda PKB dijadwalkan berakhir pada 31 Agustus 2026. Dengan ada perpanjangan waktu, insentif PKB ini diyakini dapat meringankan beban finansial warga Riau. “Program ini diberlakukan mulai 15 Oktober […]
-
Mulai 2027, DJP Tukar Data Aset Kripto dengan Negara Mitra
Ditjen Pajak (DJP) akan mempertukarkan data aset kripto dengan otoritas pajak yurisdiksi mitra melalui mekanisme cryptoasset reporting framework (CARF) mulai 2027. Wakil Menteri Keuangan Nurkholisoh Ibnu Aman mengatakan pertukaran ini mewajibkan Indonesia untuk menyiapkan data aset kripto secara akurat dengan dukungan lembaga terkait, yakni Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). “Pertukaran informasi ini […]
-
DJP Tegaskan PMK 44/2026 Tak Batasi Hak Kuasa Wajib Pajak
Ditjen Pajak (DJP) menegaskan pengaturan kuasa wajib pajak dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 44/2026 sudah sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 63/PUU-XV/2017 sekaligus putusan terbaru, yakni Putusan MK Nomor 341/PUU-XXIV/2026. Kepala Subdirektorat Peraturan KUP dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa DJP Meidijati mengatakan PMK 44/2026 tidaklah memberikan batasan kepada setiap orang untuk menjadi kuasa […]
WA only