NEWS
-
DJP Ungkap 4 Strategi untuk Bikin Kepatuhan Pajak Lebih Mudah
Ditjen Pajak (DJP) meyakini penyederhanaan kepatuhan pajak (streamlining the tax compliance) dapat diwujudkan melalui reformasi sistem perpajakan untuk membuat pemenuhan kewajiban perpajakan menjadi lebih mudah, cepat, dan dengan biaya yang lebih rendah. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan penyederhanaan kepatuhan perpajakan juga bertujuan untuk memberikan kemudahan, stabilitas, dan kepastian bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. “Indonesia […]
-
DJP Cairkan Restitusi dengan Pertimbangkan Penerimaan dan Defisit
Ditjen Pajak (DJP) mengaku akan memfokuskan pencairan restitusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sembari tetap mempertimbangkan keberlanjutan fiskal. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan restitusi akan tetap dicairkan sesuai SOP yang berlaku. Namun, fokus utama pemerintah adalah menjaga penerimaan dan keseimbangannya terhadap pengeluaran. “Semua proses secara legal regulasinya kita penuhi, SOP-nya kita penuhi, hak wajib pajak […]
-
BPK Temukan Tax Holiday Tak Tepat Sasaran, Penerimaan Negara Berisiko Tergerus
Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai pemberian fasilitas fiskal berupa tax holiday kepada perusahaan yang dinilai tidak memenuhi persyaratan kembali memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas insentif pajak dalam mendorong investasi. Selain berisiko mengurangi penerimaan negara, pemberian insentif yang tidak tepat sasaran berpotensi tidak menghasilkan tambahan investasi maupun manfaat ekonomi yang sepadan. Direktur Riset Bright Institute Muhammad […]
-
Coretax Jadi Andalan DJP untuk Dorong Kepatuhan dan Penerimaan Pajak
Ditjen Pajak (DJP) meyakini coretax system dapat menjadi senjata utama untuk mendorong kepatuhan dan mengoptimalkan penerimaan pajak. Sistem ini mengintegrasikan 21 proses bisnis sekaligus menyediakan layanan administrasi perpajakan. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan coretax merupakan wujud reformasi sistem administrasi perpajakan dalam skala besar. Menurutnya, kehadiran coretax juga turut membantu memperbaiki sistem pemungutan pajak. “Coretax merupakan […]
-
MK: Aturan Pelaksana Kompetensi Kuasa WP Hanya Teknis-Administratif
Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan peraturan pelaksana mengenai kompetensi kuasa wajib pajak hanya boleh memuat ketentuan teknis-administratif yang tidak menambah atau menghilangkan hak konstitusional kuasa wajib pajak. Penegasan tersebut termuat dalam pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 341/PUU-XXIV/2026. Menurut MK, kewenangan menteri keuangan untuk mengatur lebih lanjut kompetensi kuasa wajib pajak memiliki ruang lingkup yang terbatas. MK […]
WA only