NEWS
-
DJP Ungkap Alasan Pembalut Kena Pajak 11 Persen
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjelaskan alasan pembalut wanita masih dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) efektif sebesar 11 persen. Menurut DJP, pembalut termasuk barang kena pajak (BKP) yang dikategorikan sebagai barang nonmewah dan hingga saat ini belum memperoleh fasilitas pembebasan PPN. DJP menyebut pengenaan PPN terhadap pembalut mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku atas konsumsi […]
-
Pemkot Siapkan Diskon Pokok PBB hingga 75%, Ada Pemutihan Pajak Juga
Pemkot Tanjungpinang, Kepulauan Riau, memberikan diskon pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) hingga 75%, serta penghapusan denda sebesar 100%. Kepala BPPRD Kota Tanjungpinang Said Alvie mengatakan wajib pajak dapat memanfaatkan keringanan PBB-P2 hingga 30 November 2026. Program tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-25 Kota Otonom Tanjungpinang. “Dengan adanya penghapusan denda […]
-
Kelabui Pajak-Negara Rugi Rp11,5 M, DJP Tangkap Pengusaha Kalimantan
Jakarta, CNBC Indonesia – Petinggi perusahaan PT WAR dan PT LBS ditangkap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah (Kanwil DJP Kalselteng) setelah mengelabui kewajiban perpajakannya hingga negara rugi Rp11,55 miliar. Para tersangka tindak pidana di bidang perpajakan itu pun telah diserahkan PPNS Kanwil DJP Kalseteng ke Kejaksaan […]
-
DJP Ungkap Pola Sengketa Pajak di Pengadilan, Ini yang Dominan
Ditjen Pajak (DJP) mencatat mayoritas sengketa pajak antara wajib pajak dan fiskus dalam beberapa tahun terakhir masih berkutat pada persoalan pengujian keterkaitan. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan dari total 39.537 sengketa di Pengadilan Pajak pada 2021 hingga kuartal III/2026, sebanyak 10.117 sengketa atau 25,59% di antaranya terkait metode dan teknik pengujian, termasuk teknik ekualisasi dan […]
-
Retur Penjualan Marketplace, Wajib Terbitkan Bukti Pungut Tambahan
Adanya perubahan atau retur dalam transaksi perdagangan melalui marketplace bakal menimbulkan kewajiban membuat bukti pemungutan tambahan. Merujuk pada FAQ Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 37/2025, dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemungutan tambahan berupa dokumen pembetulan atau dokumen pembatalan. “Apabila pembetulan atau pembatalan dokumen tagihan menyebabkan PPh yang telah dipungut lebih besar dari yang seharusnya, maka pedagang […]
WA only