NEWS
-
Cara Input Manual SPPBMCP untuk Kreditkan PPN atas Impor di Coretax
SURAT Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP) adalah penetapan terkait tarif dan/atau nilai pabean atas barang impor serta pungutan bea masuk, cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau pajak dalam rangka impor (PDRI) yang wajib dilunasi. Umumnya, SPPBMCP menjadi surat penetapan yang diterbitkan atas barang kiriman. Barang kiriman adalah barang yang dikirim melalui penyelenggara […]
-
Usai Ditunda, Pajak Pedagang Online Dipungut E-Commerce Mulai November
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah resmi mengumumkan penundaan pemungutan pajak penghasilan pedagang online oleh e-commerce, melalui surat pengumuman nomor PENG-46/PJ.09/2026. Pengumuman ini menyusul keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang memilih untuk membatalkan skema pemungutan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 para pedagang online itu per hari ini, Rabu (5/8/2026), dari yang seharusnya sudah […]
-
DJP Bisa Tambah Status WP GloBE secara Jabatan, Ini Ketentuannya
Status sebagai wajib pajak GloBE dapat ditambahkan oleh Ditjen Pajak (DJP) terhadap wajib pajak yang tercakup ketentuan pajak minimum global atau GloBE rules. Penambahan status secara jabatan ini akan dilakukan bila wajib pajak tidak melakukan penambahan status meski wajib pajak bersangkutan merupakan entitas konstituen dari grup perusahaan multinasional tercakup GloBE. “Dalam hal wajib pajak GloBE […]
-
DJP: Tidak Ada Penugasan Babinsa Berburu Pajak Masyarakat
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan membantah keterlibatan langsung aparat kewilayahan seperti Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam pengumpulan data perpajakan hingga pemeriksaan. Keterlibatan aparat hanya bersifat mendukung koordinasi agar pelaksanaan tugas petugas pajak di lapangan berlangsung dengan tertib, aman, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan […]
-
Ada Perubahan KJS Pajak, DJP Hapus Kode 520 dan 521 untuk PBB-P5L
Ditjen Pajak (DJP) menghapus sejumlah kode jenis setoran (KJS) pajak melalui Peraturan Dirjen Pajak No. PER-8/PJ/2026. KJS yang dihapus itu berkaitan dengan pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan mineral dan batu bara (minerba), pertambangan minyak dan gas bumi (migas), pertambangan panas bumi, dan sektor lainnya (PBB-P5L). “Terdapat kebutuhan untuk melakukan penyesuaian ketentuan pembayaran […]
WA only