NEWS
-
RI-Singapura Bakal Bereskan Praktik Transfer Pricing, Ini Kata Bos DJP
Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah Indonesia menyebut Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong telah menunjukkan komitmen untuk membahas penyelesaian persoalan transfer pricing dan misinvoicing yang selama ini menjadi perhatian dalam hubungan perpajakan kedua negara. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengatakan, komitmen tersebut menjadi langkah penting untuk menangani persoalan perpajakan lintas negara sekaligus menciptakan keadilan […]
-
Terima SP2DK? Dirjen Pajak Minta Wajib Pajak Siapkan Bukti Transaksi
Imbauan Dirjen Pajak Bimo Wijayanto agar wajib pajak tidak khawatir apabila menerima surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK) menarik perhatian publik sepekan terakhir. Menurut Bimo, wajib pajak cukup memberikan klarifikasi dengan melampirkan bukti transaksi yang dapat menjelaskan data milik Ditjen Pajak (DJP). Bimo mengatakan penerbitan SP2DK merupakan tindak lanjut atas data dan informasi […]
-
DJP Petakan Sengketa Pajak, Pengujian Keterkaitan Paling Dominan
Ditjen Pajak (DJP) mencatat mayoritas sengketa pajak antara wajib pajak dan fiskus dalam beberapa tahun terakhir masih berkutat pada persoalan pengujian keterkaitan. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Jumat (6/11/2026). Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan dari total 39.537 sengketa di Pengadilan Pajak pada 2021 hingga kuartal III/2026, sebanyak 10.117 sengketa […]
-
Ada Pajak Minimum Global, Kemenkeu Kaji 3 Alternatif buat Insentif Investasi Asing
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menilai ada tiga alternatif skema insentif fiskal yang dapat diterapkan untuk tetap menarik minat investasi asing di tengah penerapan pajak minimum global atau global minimum tax (GMT) sebesar 15%. Sebagaimana diketahui, penerapan GMT membuat insentif fiskal seperti pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) Badan hingga 0% sulit dilakukan. Sebab, penerapan libur pajak hingga 100% […]
-
Fiskus Ingatkan PKP Baru Jangan Terlambat Buat dan Unggah Faktur Pajak
Kanwil DJP Aceh mengingatkan pengusaha kena pajak (PKP) yang baru dikukuhkan agar memperhatikan ketentuan pembuatan faktur pajak, termasuk kelengkapan dan ketepatan waktunya. Penyuluh Pajak Kanwil DJP Aceh Susanto mengatakan faktur pajak harus dibuat secara lengkap dan tepat waktu. Selain itu, PKP perlu mengunggah e-Faktur paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. “Faktur pajak yang tidak lengkap, […]
WA only