NEWS
-
DJP Ungkap Alasan UKP Perlu Digelar Secara Terpusat
Ditjen Pajak (DJP) berpandangan uji kompetensi perpajakan (UKP) perlu diselenggarakan secara terpusat guna memastikan independensi dan integritas pengujian. Kepala Subdirektorat Peraturan KUP dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa DJP Meidijati mengatakan pelaksanaan ujian secara terpusat bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan. “Ini juga memastikan independensi dan integritas dari proses pengujian, bebas dari kepentingan pihak tertentu. […]
-
Tax Ratio Ditarget Tembus 9,26%, Rekor Tertinggi dalam Satu Dekade | Keuangan
Pemerintah memasang target agresif untuk penerimaan perpajakan. Rasio pajak atau tax ratio ditargetkan mencapai 9,26% pada 2027, menembus level 9% untuk pertama kalinya dalam satu dekade sekaligus menjadi yang tertinggi sejak 2016. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan target tersebut mencerminkan optimisme pemerintah terhadap penguatan kinerja penerimaan pajak di tengah proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional. “Jadi […]
-
BPK Temukan Masalah Keuangan Negara
JAKARTA. Pengelolaan keuangan negara masih menghadapi sejumlah persoalan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan permasalahan senilai Rp49,28 triliun dalam pemeriksaan Semester I-2026. Ketua BPK, Isma Yatun, menjelaskan bahwa nilai tersebut mencakup kerugian dan potensi kerugian, kekurangan penerimaan, serta permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Sebanyak Rp1,80 triliun di antaranya telah dikembalikan selama pemeriksaan. “BPK menyoroti tiga isu […]
-
Tak Setorkan Pajak Rp1,9 Miliar, Tersangka Diserahkan ke Kejaksaan Jember
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur III menyerahkan tersangka beserta barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Jember dalam kasus tidak menyetorkan pajak senilai Rp1,9 miliar. Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan (PPIP) Kanwil DJP Jatim III, Teguh Iman Wirotomo, mengatakan penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II […]
-
Industri Pencipta Lapangan Kerja dan Pengerek Ekspor Jadi Prioritas Insentif Pajak
Pemerintah mulai memperketat pemberian insentif pajak. Ke depan, fasilitas perpajakan tidak lagi sekadar diberikan untuk mendorong investasi, tetapi akan diarahkan kepada industri yang mampu menciptakan lapangan kerja, memperluas ekspor, meningkatkan nilai tambah, serta memberikan dampak ekonomi yang terukur. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan pemerintah akan terus mengevaluasi efektivitas berbagai insentif perpajakan. Evaluasi dilakukan untuk […]
WA only