NEWS
-
Ada PPN DTP Tiket Pesawat, Ini 3 Kewajiban Maskapai Penerbangan
Pemerintah kembali memberikan insentif berupa PPN ditanggung pemerintah (DTP) untuk pembelian tiket pesawat kelas ekonomi rute domestik selama Natal dan tahun baru (Nataru) 2026/2027. Dalam pelaksanaannya, maskapai penerbangan yang menyerahkan jasa angkutan udara niaga memiliki sejumlah kewajiban sebagaimana diatur dalam PMK 77/2026. Kewajiban tersebut antara lain menerbitkan faktur pajak dan melaporkan SPT Masa PPN. “Badan […]
-
Permudah WP Bayar Pajak, Pemerintah Bakal Perbaiki Tata Kelola Samsat
Pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah untuk memperbaiki norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) terkait tata kelola Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat). Kasubdit Program dan Manajemen Pengetahuan Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sigit Wahyu Kartiko mengatakan NSPK yang lebih baik diperlukan agar setiap aktor dalam Samsat bisa bekerja dengan baik. […]
-
Bukan Tax Amnesty! DJP Tegaskan Batasan Program Diskon Sanksi Pajak
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memberikan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi perpajakan melalui Program Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi (PSA). Program ini diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026 yang diterbitkan pada 8 Oktober 2026. Meski memberikan keringanan kepada wajib pajak, DJP menegaskan bahwa program PSA bukanlah pengampunan pajak atau tax amnesty. […]
-
Local Tax Ratio Semua Provinsi Masih di Bawah Target, Bali Tertinggi
Seluruh provinsi di Indonesia masih mencatat local tax ratio (LTR) di bawah target pada 2029. Meski demikian, capaian LTR antardaerah menunjukkan kesenjangan yang lebar, dengan Bali menempati posisi tertinggi dan Papua Barat terendah pada 2025. Temuan tersebut tercantum dalam kajian Analisis Capaian Indikator Local Tax Ratio Daerah yang disusun Kementerian PPN/Bappenas bersama SKALA. “Pada tahun […]
-
Cara Manfaatkan Penghapusan Sanksi Pajak DJP Terbaru: Lewat Coretax
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan tengah menggelar program pengurangan dan penghapusan sanksi administratif pajak, seiring dengan terbitnya Keputusan Dirjen Pajak nomor KEP-239/PJ/2026 tanggal 8 Oktober 2026. Keputusan itu merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026, yang memberi ruang pengaturan khusus bagi Direktur Jenderal Pajak untuk mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif, atau […]
WA only